Kerangka Dasar Teori
Dalam menganalisa suatu permasalahan, diperlukan kerangka pemikiran sebagai acuan. Teori adalah bentuk penjelasan paling umum yang memberitahukan mengapa sesuatu terjadi.[1] Adapun makalah ini menitik beratkan pembahasan dengan menggunakan Teori Iredentalisme dan Teori Konflik Internasional Akibat Kinflik Internal yang dikembangkan oleh Walter S. Jones.
Irredentisme seringkali dikaitkan dengan adanya pencaplokan wilayah. Hal seperti ini kemudian menyenbabkan konflik. Hal ini terjadi karena adanya pihak-pihak yang mengakui wilayah tersebut. Sehingga sering berujung pada perebutan wilayah. Dalam banyak kasus, penetapan garis perbatasan mengabaikan garis pembagian alam antarbangsa yang berbeda. Garis politik kadang kala tidak sesuai dengan peta etnogeografis. Iredentis pun merupakan bentuk yaitu suatu negara menuntut diserahkannya suatu wilayah beserta penduduknya yang masih dijadikan bagian dari negara lain.[2] Dalam kasus antara India dan Pakistan, perebutan wilayah Kashmir menjadi bagian yang juga masuk dalam kategori iredentisme. Masing-masing negara berusaha untuk memiliki wilayah itu. Irredentisme dalam hal ini merupakan wilayah hunian sebagaian etnik nasional, yang dianggap wilayah yang hilang atau dicuri. Kadangkala tuntutan irredentis akan ditolak, karena ada kemungkinan wilayah yang disengketakan akan berkurang jika tuntutan dipenuhi.
Konflik internal bisa menjadi penyebab dari munculnya konflik internasional. Hal ini terjadi karena seringkali perang saudara terjadi dan adanya intervensi dari pihak luar. Hal yang demikian ini kemudian memunculkan kondisi yang dapat mengancam pihak lain. Secara otomastis pihak yang terancam akan ikut campur agar tidak terjadi konflik yang semakin besar. Dapat dikatakan bahwa, munculnya intervensi asing terjadi ketika perselisihan domestik mengancam kepentingan ekonomi negara-negara asing tertentu.[3] Dalam kasus perebutan wilayah Kashmir oleh India dan Pakistan, sebenarnya merupakan konflik internal. India dan Pakistan sama-sama merasa ada hak kepemilikan atas wilayah Kashmir. Karena adanya negosiasi yang alot, kemudian hal tersebut menjadi konflik. Banyak negara yang khawatir tentang konflik dua negara tersebut. Terlebih dengan adanya peran PBB dalam sengketa tersebut, menjadikan konflik India-Pakistan sebagai konflik internasional.
PEMBAHASAN
A. Sejarah Konflik India dan Pakistan
Sejak mendapat kemerdekaan dari Inggris tahun 1947, India–Pakistan telah 4 kali berperang, dimana tahun 1949 terjadi perang terbuka dikarenakan Konflik Kashmir, dan perang lainnya karena India membantu Pakistan Timur (kini bernama Bangladesh) melepaskan diri dari Islamabad. Kashmir sendiri wilayahnya tidak hanya dijadikan rebutan antara India dan Pakistan, tapi juga Cina. Kashmir sendiri berbatasan dengan Cina di utara dan Tibet di timur, sehingga Cina menguasai daerah perbatasan dengan India. Kashmir terdiri atas dua negeri merdeka, yakni Jammu dan Kashmir.
Persoalan muncul ketika India tetap mengklaim seluruh Kashmir adalah teritorinya dan Pakistan menolak karena mayoritas penduduk Kashmir adalah muslim yang bertempat di teritori yang dikuasai India. Konflikpun menjadi lebih kompleks karena yang semula hanya persoalan wilayah berkembang menjadi konflik antar agama dan konflik aliran. Konflik Kashmir terjadi karena benturan kepentingan politik kedua negara dan kekuasaan yang diwujudkan melalui klaim secara sepihak dari India maupun Pakistan. Kashmir sendiri merupakan simbol bagi identitas nasional India sekaligus Pakistan, menjadi kendala dalam urusan politik dalam negeri, serta kompromi bagi kedua negara sulit terwujud. Seperti ketika Pakistan mempertanyakan legalitas pencaplokan Kashmir oleh India setelah peristiwa pemisahan tahun 1947. Kemudian Islamabad menuduh New Delhi mengingkari resolusi PBB tentang kesepakatan untuk menentukan kehendak rakyat Kashmir. India beranggapan, pencaplokan Kashmir tahun 1947 merupakan suatu hal yang legal dan final sehingga tak perlu dibicarakan lagi, terutama setelah Dewan Rakyat Kashmir November 1956 mendeklarasikan Negara Kashmir menjadi bagian integral dari negara federal India.[4]
Penyelesaian masalah Kashmir menemui jalan buntu setelah berakhirnya perang India-Pakistan tahun 1947-1948. Sementara itu, setelah mengalami perang perbatasan dengan Cina pada tahun 1962, India meningkatkan kemampuan militernya. Gejala-gejala yang tidak menguntungkan bagi Pakistan ini mendorong Pakistan untuk segera menyelesaikan masalah Kashmir sebelum kehilangan kesempatan untuk melakukannya.[5] Akibat pemikiran ini pecahlah perang antara India dan Pakistan yang berlangsung selama 22 hari. Dalam perang inipun ternyata tidak berhasil merampas Kashmir dari India.
Hingga saat ini tidak pernah terjadi perang antara India dan Pakistan dalam masalah Kashmir sejak perang 1965, keinginan Pakistan untuk mengambil alih Kashmir dari India tidak pernah lenyap. Bagi Pakistan, dengan berpegang pada Two-Nation theory (Teori Dua Bangsa) yakni satu Muslim dan satu Hindu, masuknya Kashmir kedalam wilayahnya adalah merupakan keharusan karena mayoritas penduduk Kashmir adalah beragama Islam. Teori Dua Bangsa adalah merupakan suatu reaksi negative terhadap peristiwa-peristiwa yang sedang membentuk nasib Asia Selatan dalam pertengahan abad ke-20.[6]
Disamping adanya faktor keagamaan diatas, faktor goegrafis Kashmir membantu pula menjelaskan keinginan Pakistan untuk memasukkan daerah tersebut kedalam wilayah kekuasaanya. Dataran tinggi dengan luas 222.801 km² ini memiliki nilai-nilai ekonomis dan strategis bagi Pakistan. Nilai ekonomis tersebut berasal da ri kesuburan tanah serta keindahan alam yang memungkinkan daerah tersebut menjadi obyek wisata. Lebih dari itu, pentingnya Kashmir secara ekonomis bagi Pakistan adalah semua sungai yang ada didaerah tersebut mengalir menuju Pakistan dan pusat kegiatan jari ngan kanal Pakistan berlokasi di Kashmir. [7]Faktor- faktor di atas secara bersamaan mendorong Pakistan untuk memasukkan Kashmir ke dalam kekuasaannya. Keinginan Pakistan untuk menguasai Kashmir nampaknya adalah merupakan sebuah mimpi yang tidak pernah akan pudar.
Bagi India, Kashmir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari India, kepentingan India atas Kashmir tidak hanya pada dimensi politik semata, melainkan terhadap berbagai kepentingan lainnya. Faktor geopolitik tidak terbantahkan lagi melekat pada posisi Kashmir yang membuat negara ini memiliki arti penting baik bagi kekuatan nasional India ataupun Pakistan. Kepentingan geopolitis Kashmir bagi India adalah dengan dikuasainya Kashmir akan memungkinkan India memiliki akses terhadap wilayah strategis di bagian barat daya, di samping Kashmir menyediakan suatu rangkaian hubungan tradisional antara Asia Tengah dan Subkontinen. Hubungan India dan ketiga Negara tetangganya yang terpenting - Rusia, China, Afghanistan sangat tergantung pada luasnya wilayah Kashmir yang dapat dikuasai.
Peran signifikan Kashmir bukan hanya pada masalah keamanan nasional semata, melainkan lebih dari itu, karena bagi India Kashmir mempunyai makna untuk mempertahankan kesatuan nasional, eksistensi paham sekularisme, warisan sejarah budaya di masa lalu, dan dominasi India di Asia Selatan. Kashmir melambangkan suatu komitmen nasional untuk memelihara kesatuan nasional. Lepasnya Kashmir akan mendorong disintegrasi yang dapat mengancam tujuan Negara kesatuan India yang demokratis, multi etnis dan sekuler. Sebagai negara yang sangat majemuk dengan menggunakan sistem federal, masalah kesatuan nasional India merupakan permasalahan yang penting dan mendesak bagi India. Penggabungan Kashmir ke India akan menjadi symbol nasionalisme, demokrasi dan sekularisme atas komunalisme. India yakin bahwa memasukkan Kashmir ke dalam wilayahnya adalah sesuatu yang paling penting untuk memperlihatkan secara efektif kepada Pakistan dan kelompok minoritas India suatu komitmen nasional pada kesatuan bangsa India sehingga Kashmir harus dipertahankan.
Peristiwa penyerangan Gedung Parlemen India oleh sekelompok orang tak dikenal 13 Desember 2001 dan menewaskan 20 orang memperparah kondisi. Konflik Kashmir memiliki akar panjang dalam percaturan global. Sejarah mencatat, satu tantangan paling awal yang dihadapi PBB setelah pembentukannya (tahun 1945) adalah perseteruan wilayah Jammu-Kashmir antara India-Pakistan. Kendati PBB telah mengeluarkan resolusi dalam persoalan yang sama (tahun 1948), namun sampai setengah abad berikutnya masalah Kashmir tetap belum beres. Bahkan, peristiwa Kashmir Mei 1999 yang menewaskan 200 tentara India, 500 lainnya terluka, dan puluhan tewas akibat kontak senjata kedua negara terakhir, nyaris menjerumusk an kedua negara ke dalam perang terbuka yang lebih dahsyat karena persenjataan nuklir yang dimiliki kedua negara.[8]
Pada Januari 2004, kedua negara memulai perundingan damai untuk menyelesaikan masalah tersebut. Namun, hingga kini upaya perundingan belum mencapai hasil memuaskan. Hal ini menjadi keprihatinan masyarakat internasional terhadap stabilitas keamanan dikawasan Asia Selatan. Jalur jalur seperti diplomasi, mediasi, dan negosiasi sudah dilakukan, namun juga belum menemukan titik temu. karena masalah yang ada bukan hanya sekedar wilayah teritorial. tapi sudah menjalar kepada faktor faktor krusial yang memang sangat kompleks dan koersif sifatnya.
B. Perebutan Wilayah Kashmir
Kashmir merupakan salah satu konflik yang sulit diselesaikan, sebagian karena bagi India dan Pakistan wilayah itu dianggap sebagai cikal bakal kedua bangsa tersebut. Kedua Negara terus bergejolak, bahkan saat Kashmir memilih bergabung dengan India pun pada akhirnya ingin melepaskan diri. Karena pada dasarnya Negara Kashmir lebih mempunyai kesamaan identitas dengan Pakistan yang mayoritas beragama islam, sama dengan mayoritas agama penduduk Kashmir sendiri.
Tidak lama setelah terjadinya partisi atau pemisahan negara Hindustani raya di anak benua atau sub continent menjadi India dan Pakistan, wilayah Kashmir menjadi objek persengketaan kedua negara tersebut. Hal ini dikarenakan masing-masing Negara ini berhak menguasai wilayah Kashmir. Pakistan berpendirian pada rencana partisi yang diputuskan pada tanggal 3 Juni 1947 ketika pemerintah Inggris menyetujui rencana partisi anak benua menjadi 2 negara terpisah yaitu India dan Pakistan berdasarkan prinsip keagamaan yang menentukan bahwa wilayah-wilayah yang mayoritas Hindu masuk India. Sementara India berpendirian pada Instrument of Accession yang ditandatangani oleh Maharaja Hari Singh pemimpin Kashmir pada saat itu yang dianggap sebagai gabungnya wilayah Kashmir secara sah dengan India, dikarenakan sang Maharaja merasa terancam dengan penyerbuan suku-suku asing yang berasal dari perbatasan Pakistan.[9]
Pakistan dan India merupakan dua Negara yang memiliki kepentingan terhadap Yammu Kashmir. Hal ini terkait dengan nilai strategis yang dimiliki oleh wilayah tersebut. Terkait letak geografis, Yammu Kashmir merupakan tempat yang sangat cocok untuk benteng pertahanan karena lokasinya yang terlindung oleh gunug. Begitu strategisnya wilayah ini, sehingga pada abad ke 19 pernah menjadi rebutan antara imperium Rusia dan Inggris.
Bagi Pakistan adalah Negara Yammu Kashmir disamping mempunyai arti penting untuk strategi, tetapi juga besar artinya untuk kehidupan perekonomian Pakistan. Kehidupan perekonomian atau kemakmuran Pakistan Barat tergantung kepada sungai-sungai yang berhulu di Kashmir seperti sungai Indus, Jhelem, dan Chemab. Ketiga sungai ini mengalir ke Pakistan Barat dari Kashmir, ditambah sungai Sutley dan Ravi yang berhulu di India. Jika Negara Yammu Kashmir misalnya dikuasai oleh Negara lain maka 19 juta akre tanah pertanian di Pakistan Barat yang persediaan airnya tergantung kepada sungai-sungai di atas, mungkin akan terancam karena “the economic life of Pakistan depended upon the control of these rivers”.
Bagi India adalah Kashmir juga besar artinya bagi India untuk keperluan strategi pertahanan, karena Kashmir adalah suatu wilayah perbatasan yang berdampingan dengan bangsa-bangsa besar. Untuk lalu lintas ekonomi kiranya kurang berarti karena lalu lintas penting seperti kereta api dan sungai-sungai yang menghanyutkan kayu-kayu yang merupakan bahan eksport terutama dari Kashmir semuanya menuju ke Pakistan. Ditambah pula satu-satunya jalan yang menghubungkan Kashmir dengan India dari Yammu ke Punyab Timur dalam musim dingin tak ada jalan yang dapat tetap terbuka bagi lembah Kashmir selain menuju Pakistan.
C. Pandangan Dunia Internasional
A. Amerika Serikat
Amerika Serikat (AS) mengatakan, pihaknya memiliki "perhatian besar" tentang situasi di Kashmir, tetapi mengisyaratkan bahwa pihaknya tidak akan berusaha menengahi konflik wilayah Himalaya antara Pakistan dan India itu.
Para pejabat yang jarang berbicara secara terbuka tentang Kashmir yang India anggap satu masalah domestik. Namun, Pakistan mengajukan masalah itu secara tegas dalam perundingan-perundingan tingkat pejabat tinggi dengan Amerika Serikat yang bertujuan untuk meningkatkan kemitraan kedua negara yang sering terganggu itu.
Juru Bicara Departemen Luar Negeri Philip Crowley mnegatakan: "Kami memiliki perhatian besar tentang situasi di Kashmir. Kami berbicara dengan sahabat-sahabat Pakistan kami dan sahabat-sahabat India mengenai masalah ini secara reguler. Kami akan melihat situasi menyelesaikan masalah Kashmir. Terlalu banyak ketegangan dan aksi kekerasan di Kashmir, dan karena itu mengapa kami terus mendorong kedua negara menyelesaikannya melalui dialog. Namun, Kebijakan Amerika Serikat jelas, kami yakin bahwa ini adalah satu masalah yang pada akhirnya harus diselesaikan antara India dan Pakistan".[10]
Dalam konflik Kashmir ini, AS malah mendampingi Rusia membantu India. Di sinilah kepentingan politik AS bermain. Ketika kelompok Islam yang dijadikan sasaran, maka AS akan dengan gencar memberikan dukungan.Amerika Serikat sebagai negara adidaya, memiliki tingkat pressure yang sangat kuat, sehingga mampu menundukkan mantan Perdana Menteri Pakistan, Nawaz Sharif. Dalam pernyataanya, NawazSharif menjanjikan akan menarik pasukan Pakistan dari wilayah Kashmir. Tentu saja pernyataan Sharif tersebut mendapat tanggapan keras, baik dari para pejuang Kashmir maupun dari masyakat Pakistan.Dus, akhirnya Nawaz Sharif terguling dalam sebuah kudeta tak berdarah yang dipimpin Jenderal Pervez Musharraf.[11]
B. Rusia
India dalam perjalanan sejarahnya selalu melakukan aliansi politik dengan Soviet (kini Rusia). Keberpihakan kapada Soviet ini menjadikan India berada di Blok Timur (Komunisme) dan berseberangan dengan Blok Barat (AS). Namun pasca leburnya perang dingin dengan ditandai runtuhnya Uni Soviet (sebagai kekuatan Komunisme/Blok Timur) yang menjadikan AS satu-satunya negara adikuasa, telah merubah haluan keberpihakan AS. Dalam konflik Kashmir ini, AS malah mendampingi Rusia membantu India. Di sinilah kepentingan politk AS bermain. Ketika kelompok Islam yang dijadikan sasaran, maka AS akan dengan gencar memberikan dukungan. [12]
C. Indonesia
Indonesia menganut politik luar negeri bebas aktif, sehingga Indonesia selalu mendukung penyelesaian konflik dengan jalan damai dan tidak memihak salah satu pihak yang bersengketa. Dalam konflik Kashmir, Indonesia diminta oleh Pakistan untuk membujuk India untuk mengakhiri konflik tersebut. Pemerintah Indonesia tetap mendukung segala bentuk penyelesaian konflik dengan damai.
D. RRC
RRC dan India memiliki sejarah suram antar keduanya dan mencapai klimaksnya pada Perang Cina – India. Perang perbatasan Cina-India berakhir dengan kekalahan tragis militer India. Hal ini mendorong India untuk mengembangkan militernya baik konvensional maupun non-konvensional dengan kemampuan untuk menghadapi Cina. Langkah ke arah ini dapat dilihat misalnya dengan rencana pengadaan 300 TUT T-90, yang jelas dimaksudkan untuk pertahanan menghadapi Cina. Sekali pun keadaan pseudo-hostile antara India dan Cina mulai mencair, serta hubungan kedua negara bertambah baik terutama sejak kunjungan Jiang Zemin November 1996, namun sangat jelas bahwa India masih menganggap Cina sebagai ancaman. Entah itu dari analisis militer atau pun hanya sebagai alasan untuk mengembangkan kekuatan militer-nya, yang jelas proyeksi militer India ditujukan untuk menyaingi kekuatan militer Cina.
Satu hal yang paling jelas adalah pernyataan para petinggi India pasca percobaan nuklir Pokhran II tahun 1998, bahwa alasan dari pengembangan militer India adalah untuk menghadapi ancaman Cina. Tak kurang PM Atal Behari Vajpayee dan Menteri Pertahanannya, George Fernandes memberikan pernyataan tersebut, yang kemudian disikapi dengan kemarahan besar dari para pejabat Cina. Sekali pun kemudian pernyataan tersebut dibantah oleh India. Membaiknya hubungan Cina-India kemungkinan tidak lepas dari upaya Cina untuk menjamin keamanannya di Barat Laut, menjelang Invasi ke Taiwan. Bukan rahasia lagi bahwa Cina tengah mempersiapkan Invasi ke Taiwan dan mungkin juga ke Kepulauan Cina Selatan yang merupakan bagian dari 'urusan dalam negeri' Cina. Dan keberadaan India yang bermusuhan sangat menghalangi hal ini. Cina harus menjamin persahabatan dengan India sebelum dapat membereskan 'urusan dalam negerinya'.[13]
[1] Mochtar Mas’oed, Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin dan metodologi, LP3ES, Jakarta, 1990, hal.186
[2] Walter S. Jones, Logika Hubungan Internasional, Gramedia, Jakarta, 1993, hal. 184.
[3] Ibid. Hal 201.
[4] Icha. Implikasi Konflik Kashmir Terhadap Regional Security Kawasan Asia Selatan. http://chaegyoung.wordpress.com/2009/10/25/.
[5] Onkar Marwah, Nation Security and Milytary Policy in India. Lawrence Ziring. Hal. 74
[6] Lawrence Ziring, Pakistan’s Nationalities Dilema Domestic and International Implication. Hal 96.
[7] Elizabeth E. Bacon, Richard D. Lambert dan Apdyuma P. Karan. Kashmir. William D. Halsey (ed). Collier’s Encyclopaedia (New York: Macmillan Educational Company.1985). Hal. 58
[9] Abhimata Pradana Setiadi. Sengketa Perbatasan Kashmir: Ditinjau Dari Sudut Hukum Internasional. http://lib.atmajaya.ac.id/default.aspx?tabID=61&src=k&id=77382.
[10] Josephus Primus. AS Tak Ikut Campur internasional. kompas.com.
[11] Agus Santoso. Konflik Berkepanjangan di Kashmir. http://www.scribd.com/doc/83877720/Konflik-Berkepanjangan-Di-Kashmir.
[12] Ibid.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar