Kasus korupsi yang menggrogoti kader Partai Demokrat telah menjadi rahasia umum berasal dari persoalan proyek Wisma Atlet Palembang yang direncanakan digunakan sebagai lokasi tempat tinggal bagi atlet-atlet SEA GAMES, yang dibalik itu keterlibatan M. Nazaruddin (Nazar) yang merupakan bendahara umum partai demokrat pun mencuat dan menyebar ketika Nazar berencana ingin menggelar jumpa pers guna membuka borok para petinggi Partai Demokrat, sebab Nazar merasa terpojokkan oleh Partai Demokrat yang ingin memecatnya seorang diri tanpa mempermasalahkan kader lain yang menurutnya juga turut terlibat.
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang dalam posisinya sebagai Ketua Dewan Pembina Demokrat dalam menyikapi persoalan korupsi yang menjangkiti kader-kader partai yang mengantarkannya sebagai orang nomor 1 di Indonesia terlihat dengan sikap yang tenang-tenang saja dan bahkan menganggap persoalan ini sebagai gempa bumi untuk menguji ketahanan Partai Demokrat. Tahun 2011, Pada pidato pembukaan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) partainya, SBY pun berpidato dengan memainkan fungsi sebagai pengayom para kadernya yang tertimpa masalah.
Sikap SBY sangat ditunggu-tunggu oleh para analis politik dan seluruh rakyat Indonesia, sebab pada persoalan ini SBY tidak hanya dinilai sebagai pembina partai saja, melainkan pula sikap yang diambilnya akan mencerminkan sikapnya untuk keberlangsungan Indonesia yang dijanjikannya bersih dari korupsi. Dan ternyata sikap awal SBY sebagian besar hanya berfokus menyoroti perilaku media yang membesar-besarkan pernyataan Nazar, dari pada menindaklanjuti substandi informasi yang dikemukaan Nazar.
Dan tidak hanya itu SBY cenderung memperlihatkan respon yang normatif, di mana SBY lebih condong mengingatkan bahwa akibat ulah sebagian kader, ribuan kader demokrat terkena imbasnya, sehingga menanggung malu dan amarah rakyat. Sedangkan kepada kader yang menyimpang yang dalam hal ini ditujukannya kepada Nazar, SBY tidak memiliki cara aktif dengan mengancam sanksi, tetapi cenderung pasif dengan hanya mengimbau Nazar untuk undur sebagai bendahara partai. Dari sikap ini saja, SBY telah dinilai tidak tegas dan tidak sungguh-sungguh untuk menjalankan 3 prinsip etika politik demokrat yang dulu digembor-gembornya saat kampanye, yaitu bersih, cerdas, dan santun.
Menyikapi pelarian Nazar keluar negeri guna menghindari penyilidikan dari KPK, SBY bukannya bersikap aktif memerintahkan Dewan Pengurus Partai (DPP) Demokrat untuk memulangkan Nazar, melainkan cenderung pasif dengan hanya berharap kesadaran Nazar untuk kembali ke tanah air. Sehingga dari sikap ini pun analis politik dan masyarakat melihat bahwa SBY yang tidak hanya berposisi sebagai dewan Pembina partai tetapi juga representasi sikap Indonesia, ternyata sangat “feminim” di mana apa yang disampaikannya penuh dengan sinyal-sinyal yang tak jelas, dengan pernyataan retorik yang semua orang sudah tahu, sehingga banyak kalangan yang tidak puas dengan sikap SBY.
Empat nama kader senior yang dilontarkan Nazar sebagai aktor yang juga ikut berperan dalam kasus korupsi yang menyangkutkan dirinya, yaitu Anas Urbaningrum, Andi Mallarangeng, Mirwan Amir, dan Angelina Sondakh, juga menjadi pukulan yang telak bagi citra partai demokrat sebagai partai yang menentang korupsi, sebab kader-kader tersebut merupakan kader-kader militan yang sangat berpengaruh dalam struktur pimpinan partai. Bahkan Anas Urbaningrum merupakan Ketua Umum DPP Demokrat.
Menyikapi 4 nama yang dilontarkan Nazar sebagai aktor penting dalam kasus korupsi wisma atlet, SBY kembali memperlihatkan sikap berhati-hati dan berkomentar yang memiliki makna luas. Dan guna menjaga citra partai dengan mengamankan posisi Anas sebagai Ketua Umum DPP Partai, SBY pun memberikan mandat kepada Anas untuk mengendalikan sebagala sesuatu yang berkaitan dengan partai secara aktif dan penuh tanggung jawab.
Dari sikap SBY tersebut banyak analis politik yang berpendapat bahwa Anas merupakan kunci penting dalam penjelasan kasus korupsi yang banyak menggrogoti kader demokrat, dan sulitnya Anas untuk dijadikan sebagai saksi dalam kasus Nazar, mencuatkan kabar bahwa ada skandal untuk menempatkan Anas pada posisi aman agar aktor yang lebih besar lainnya dapat tenang dan tidak terusik posisinya.
Analis politik pun mengatakan bahwa sikap SBY yang kerap melayangkan sindirikan kepada kader-kadernya yang tersangkut korupsi dan juga kepada partai lain yang lebih korup sebagai tindakan yang tidak kesatria. Pasalnya, apa yang diungkapkan SBY sangat abstrak karena tidak menyebutkan nama kader dan nama partai yang dimaksud secara eksplisit. Ungkapan sindiran terkait partai lain juga bersifat setali tiga uang. SBY dengan enteng menyebut bahwa kasus korupsi tidak hanya menimpa kader Demokrat. Pernyataan ini mungkin ada benarnya. Namun tetap menyisakan masalah karena akan menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Polemik akibat sindiran itu akan sulit dihindarkan mengingat posisi strategis SBY. Sebagai presiden, setiap pernyataan SBY akan menjadi perhatian publik. Apalagi pernyataan itu terkait dengan kasus korupsi yang selama ini cukup meresahkan masyarakat luas.
Sehingga sikap SBY yang memberikan perbandingan partai demokrat dengan partai lain dinilai tidak etis dan dianggap sebagai sikap "lempar batu sembunyi tangan", sebab SBY terlihat tidak ingin agar Partai Demokrat hanya dicap sendiri sebagai partai dengan kader-kader koruptor. Wakil Ketua DPR Pramono Anung yang merupakan kader dari Partai Golkar pun berpendapat, "Seharusnya SBY tidak membuat rangking partai terkorup seperti itu. Sebagai seorang pemimpin, justru SBY seharusnya mengajak masyarakat bersama-sama memberantas korupsi. Bukan membuat ranking begitu seolah-olah melegalkan korupsi."[1]
Tulisan ini merupakan analisis dari isu politik yang berjudul "Uji Nyali Politik Bersih Demokrat" dari Majalah GATRA No. 38 Tahun XVII. 23 Juli - 03 Agustus 2011.
[1] Rully, Feber S, Kartoyo. Pidato SBY Dinilai Tak Etis. http://www.suarakarya-online.com/news.html?id=305441. Diakses pada 12 Juni 2012.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar