PENGARUH KELOMPOK BISNIS TERHADAP PROSES PEMBENTUKAN KEBIJAKAN DI JEPANG

sumber gambar: japanportal.jp

A. Kelompok Perusahaan-Perusahaan Besar dan Pengaruhnya

Golongan kepentingan (interest group) di Jepang, antara lain ialah kelompok perusahaan-perusahaan besar Jepang atau kelompok Big Business. Ada empat (4) asosiasi bisnis (business associations) khusus yang terutama/penting di Jepang,[1] yaitu Keidanren (Federation of Economic Organizations), Nishio (Japan Chamber of Commerce and Industry), Keizai Doyukai (japan Committee for Economic Development), dan Nikkeiren  (Federation of Employeres Organization).

Di samping itu terdapat pula organisasi perusahaan swasta (yang bersifat prifat), yaitu Keiretsuka yang merupakan pengelompokan atau afiliasi dari perusahaan keluarga yang membentuk aliansi bersatu-padu untuk bekerja menuju kesuksesan bersama satu sama lain. Sistem keiretsu juga didasarkan pada kemitraan yang erat antara pemerintah dan bisnis. Hal ini dapat dipahami sebagai jaring hubungan rumit yang menghubungkan bank, produsen, pemasok, dan distributor dengan pemerintah Jepang.[2] Misalnya Mitshubishi group.

Keidanren (Federasi Bisnis Jepang) adalah sebuah organisasi ekonomi yang komprehensif dengan keanggotaan terdiri dari 1.285 perusahaan perwakilan dari Jepang, 127 asosiasi industri nasional dan 47 organisasi ekonomi regional (seperti tanggal 29 Maret 2012). [3] Keidanren dapat dikatan menjadi cerminan pemerintah Jepang itu sendiri, seperti melalui Keidanren Nature Conservation Fund (KNCF) bersama Kementerian Lingkungan Hidup dan Departemen Luar Negeri, Keidanren memberikan bantuan untuk upaya konservasi alam dilaksanakan oleh NGO/NPO di negara-negara berkembang, khususnya di kawasan Asia-Pasifik.

Nishio (Japan Chamber of Commerce and Industry/JCCI) didirikan pada bulan Maret, 1878 di Tokyo.[4] Sebagai pemimpin opini di kalangan ekonomi, JCCI merupakan ruang lokal dengan menyajikan saran-saran mereka kepada pemerintah dan badan-badan lainnya, dan membantu menerapkannya. JCCI juga memainkan peran penting dalam penyebaran informasi mengenai kebijakan dan program pemerintah.

Adapun Keizai Doyukai merupakan organisasi nonpartisan yang dibentuk pada tahun 1946 oleh 83 pemimpin bisnis yang disatukan oleh keinginan bersama untuk berkontribusi pada rekonstruksi ekonomi Jepang. Keizai Doyukai telah memperkuat peran kepemimpinan dalam meningkatkan ekonomi masyarakat Jepang dan dalam mencari solusi untuk masalah dalam negeri banyak dan memastikan keseluruhan kesejahteraan masyarakat Jepang.^[5] Dalam studi yang mendalam, serta penelitian dan diskusi yang dilakukan Keizai Doyukai terhadap ekonomi Jepang, dan dari hasil tersebut sangat mempengaruhi kebijakan pemerintah dan industri, serta masyarakat Jepang secara keseluruhan.

Nikkeiren sendiri terdiri dari 47 asosiasi pengusaha daerah dan 60 perdagangan berbasis kelompok.^[6] Nikkeiren didirikan pada tahun 1948 untuk mencerminkan suara manajemen pada waktu ketika Jepang mengalami serangkaian pemogokan sebagai pengaruh dari meningkatnya gerakan buruh. Dari hal tersebut Nikkeiren melakukan penelitian dan membuat proposal kebijakan tentang isu manajemen perburuhan yang paling dikenal untuk menetapkan pedoman dalam kenaikan upah dan kondisi kerja lainnya pada negosiasi dengan serikat buruh. Dan kini Nikkeiren dan Keidanren melakukan penggabungan untuk menciptakan kelompok pengusaha yang lebih efisien  dan berpengaruh.

B. Bentuk Hubungan Kelompok Bisnis dan Pemerintah

Organisasi bisnis Jepang merupakan salah satu aktor utama dalam kesuksesan ekonomi negara. Adapun hubungan pebisnis bersama-sama dengan politisi dan birokrat, bersinergi untuk menciptakan perekonomian Jepang yang mendunia. Sinergi ini sering disebut sebagai Iron Triangle, di mana ketiga aktor saling bersimbiosis mutualisme.[7]

Melalui sudut pandang pebisnis, dapat tarik benang merah antara hubungan pebisnis dengan politisi, sebagai pebisnis memberikan political contribution, dan politisi membuat kebijakan yang mendukung pebisnis. Serta hubungan antara bisnis dan birokrat, dengan pebisnis ada yang melakukan ”amakudari” ke birokrat, begitu pula sebaliknya dan birokrat memberikan dukungan untuk pebisnis dengan administrative guidance. Hubungan ini terbentuk dalam kerangka kerjasama dimana birokrasi/pemerintah berusaha mendorong bisnis agar dapat berkompetisi di dunia internasional.

Sumber permodalan bisnis di Jepang yang tidak hanya berasal dari bank, perusahaan asuransi, dan sumber modal lainnya, tetapi juga ditopang oleh kredit pinjaman dari pemerintah serta pajak dan tabungan masyarakat Jepang secara keseluruhan. Hal tersebut membuat pebisnis Jepang tidak perlu khawatir terhadap bottom line, sehingga perusahaan Jepang dapat berkonsentrasi pada stabilitas jangka panjang dan pertumbuhan market share yang mendorong terciptanya lifetime employees serta pinjaman jangka panjang. Terkait dengan permodalan dan hasil dari simbiosis antara pebisnis dengan pemerintah terbukti karena kredit dari pemerintah Jepang berada dibalik kesuksesan para pebisnis. Pemerintah menjamin ketersediaan sumber finansial.

Ada pun saat ini, kontrol pemerintah dilakukan melalui Japan's Ministry of International Trade and Industry (MITI) yang dibentuk pada tahun 1949 dari serikat Badan Perdagangan dan Departemen Perdagangan dan Industri dalam upaya untuk mengekang inflasi pascaperang dan memberikan kepemimpinan pemerintah dan bantuan untuk pemulihan produktivitas industri dan pekerjaan.[8] Dalam mengontrol pertukaran luar negeri dan perijinan teknologi asing. Untuk menghindari monopoli dan mendorong kompetisi, MITI memastikan agar perusahaan-perusahaan mendapatkan teknologi yang sama. Selain itu, MITI membantu perusahaan yang mengalami depresi serta membantu perusahaan yang lemah untuk bermerger. MITI bersama kementrian lainnya juga memberikan panduan administrative bagi perusahaan dan pebisnis agar mereka dapat melakukan aktivitas dengan garis yang paling produktif. Panduan ini tidak memiliki paksaan hukum, namun pebisnis secara sukarela menerimanya.

Bisnis Jepang pun memiliki kekuatan dalam hubungan antar kelompok sebagai satu kesatuan masyarakat. Japan Incorporated oleh Chalmers Johnson didefinisikan sebagai hubungan informal yang mengibaratkan Jepang sebagai perusahaan. Hubungan yang erat antara pemerintah dan bisnis terjadi sesudah PD II dimana dalam hubungan tersebut terdapat cita-cita bersama yaitu rekonstruksi nasional dan pertumbuhan ekonomi untuk mengejar ketertinggalan dari Barat.[9] Japan Inc sendiri memiliki dua komponen, yaitu struktur berupa institution dan policy/kebijakan.

C. Peran Kelompok Bisnis Terhadap Proses Pembentukan Kebijakan

Sebagai salah satu negara yang menganut paham demokrasi, Jepang dalam pembuatan kebijakan tak luput dari peran berbagai pihak, yang meliputi supra struktur politik berfungsi sebagai output/keluaran dan infra struktur sebagi input.

Komponen supra struktur meliputi lembaga-lembaga negara atau pelengkap negara di Jepang menurut konstitusi 1947 terdiri dari legislatif, executive dan yudikatif, sedangkan infra struktur terdiri dari lima 5 komponen/unsur, yaitu:[10]

1. Partai politik (Political Party)

2. Golongan kepentingan (Interest Group)

3. Golongan penekan (Pressure Group)

4.  Alat komunikasi politik (MediaPolitical Communication)

5. Tokoh politik (Political Figure)

Jepang pun sebagai suatu negara yang menganut sistem politik demokrasi, tidak dapat meniadakan hidup dan berkembangnya partai politik, dengan kata lain adanya partai politik merupakan salah satu ciri bahwa Jepang merupakan negara demokrasi. Sampai saat ini, Jepang menganut sistem politik multi party (banyak partai), yaitu ada enam (6) partai besar:[11]

1.    Liberal Democratic Party (LDP) (jiyu Minshuto or Jiminto), yang banyak didukung oleh birokrat, pengusaha, dan petani.

2.    The Japan Socialist Party (Nippon S Hakaito), yang didukung oleh buruh(sayap kiri).

3.    The Komneito (Clean Government Party), yang didukung para penganut agama Budha.

4.    The Democratic Socialist Party (Minshato), yang didukung oleh buruh (sayap kanan).

5.    The Japan Communist Party (Nihon Kyosanto), yang didukung oleh komunis.

6.   The United Social Democratic Party (Shakai Minshu Rengo of Shminren), merupakan partai termuda dan terkecil di Jepang, merupakan sempalan JSP (sosialis sayap kanan).

LDP yang kini menjadi partai penguasa pemerintahan di Jepang dengan beranggotakan lebih besar dari para pengusaha, memunculkan adanya anggapan bahwa para pengusaha sangat berperan dalam menentukan kebijakan. Walaupun secara struktur partai merupakan komponen infra struktur namun para pengusaha yang tergabung dalam LDP dapat memanfaatkan LDP sebagai salah satu sarana untuk ikut campur dalam pembuatan kebijakan. Faktanya banyak perdana mentri Jepang yang merupakan seorang pengusaha yang sekaligus menjabat menjadi seorang politik. Serta Takafumi Horie yang telah disebutkan dalam poin latar belakang paper ini, yang merupakan superstar bisnis perusahaan internet dan multimedia sebagai salah satu anggota LDP merupakan cerminan dari besarnya hubungan pebisnis dan pemerintah Jepang.

Dan dari pendekatan konsep kelompok kepentingan yang digunakan dalam paper ini, terlihat bahwa kelompok pebisnis melalui pendekatan dengan partai politik telah berusaha melebarkan pengaruh dan kekuasaannya demi meningkatkan dan memperoleh kepentingan kelompok mereka sekaligus mengukuhkan dominasi ekonominya.

Serta kuatnya pengaruf finansial yang mana dimiliki oleh para pengusaha merupakan salah satu faktor penting. Sehingga sudah menjadi rahasia umum bahwa ketika para pengusaha dapat menduduki kursi politik sangatlah mudah untuk mempengaruhi pemerintah. Kemajuan Jepang pun sangat jelas bahwa peran perusahaan besar memegang kendali yang cukup besar, dengan adanya penyuntikan baik pajak maupun non pajak yang menjadi salah satu pendapatan bagi Jepang,

Empat kelompok perusahaan-perusahaan atau kelompok Big Business Jepang ditambah Keiretsuka sebagai organisasi perusahaan swasta dapat dikategorikan sebagai interest asosiasi, yang mempunyai pengaruh dalam pembuatan kebijaksanaan di bidang bisnis dan industri Jepang. Karena situasi dan kondisi politik di Jepang (tempat interest group tersebut hidup dan berkembang), maka interset group bisa berubah menjadi pressure group (golongan penekan), yaitu golongan yang bisa memaksakan kehendaknya kepada pihak penguasa. Sehingga kelompok Big Bussines tersebut dapat disebut sebagai golongan penekan (walau mungkin pada mulanya tidak ditujukan menjadi golongan penekan), sebab kelompok tersebut (infra struktur politik) dalam pelaksanaan sistem politik Jepang dapat mempengaruhi supra struktur politik (khususnya pemerintah/eksekutif/kabinet) dalam pengambilan keputusan atau pembuatan kebijakan. Hal ini akan tampak pada policy making process.

NB: Tulisan ini merupakan bagian dari tugas paper UAS mata kuliah Pol. Pem. Asia Timur oleh, ST Khadijah Tinni, Fadli Syahdiyono, GoraArdian Dwi Putra, Herni Putrianti, Rizky Aulia Hidayah S. Mahasiswa UMY, Jurusan Hubungan Internasional.

---

[1] Yustisia. Mengenai Sistem Politik Dan Sistem Pemerintahan Jepang. si.uns.ac.id. Diakses pada tanggal 5 Januari 2013.

[2]  Margaret Rouse. Keiretsu. http://searchcio-midmarket.techtarget.com/definition/keiretsu . Diakses pada tanggal 5 Januari 2013.

[3] http://www.keidanren.or.jp/en/profile/pro001.html. Diakses pada tanggal 5 Januari 2013.

[4] http://www.jcci.or.jp/jcci-e/jcciinto.html. Diakses pada tanggal 5 Januari 2013.

[5]  http://www.doyukai.or.jp/en/about/. Diakses pada tanggal 5 Januari 2013.

[6]  Sachiko Hirao. Nikkeiren, Keidanren join drive for greater efficiency. http://www.japantimes.co.jp/text/nb20000519a5.html. Diakses pada tanggal 5 Januari 2013.

^[7]Alya Mirza. Keunikan dan Kompaknya "Iron Triangle" Jepang. http://theblacklollipop.blogspot.com/2011/04/keunikan-dan-kompaknya-iron-triangle.html. Diakses pada tanggal 3 Januari 2013.

[8] John Pike. Ministry of International Trade and Industry (MITI) http://www.fas.org/irp/world/japan/miti.htm. Diakses pada tanggal 4 Januari 2013.

[9] Retno. Resensi Buku: Edwin O. Reischauer ”The Japanese Today; Change and Continuity”. http://chikupunya.multiply.com/journal/item/84/Bisnis-di-Jepang-resume-buku. Diakses pada tanggal 3 Januari 2013.

[10] Bob Nur Hasan. Policy Making in Japan. http://macamilmublog.blogspot.com/2012/10/policy-making-in-japan.html. Diakses pada tanggal 3 Januari 2013.

[11] Koichi Kishimoto. 1988. Politics in Modern Japan Development and Organization.Third Edition. Tokyo : Japan Echo Inc. Hal. 91-93.