Laman

Sabtu, 29 Desember 2012

Vietnam


Socialist Republic of Vietnam adalah nama resmi dari Negara Vietnam, yang pada tanggal 2 September 1945, Ho Chi Minh sebagai pahlawan besar Vietnam dalam beberapa peristiwa penting mencanangkan Proklamasi Kemerdekaan Vietnam di Hanoi  yang kini menjadi ibukota Vietnam. Luas wilaya Vietnam sebesar 329.600 km2Dengan populasi di tahun 2005 adalah 81.620.000 orang yang terdiri dari etnis Vietnam 84%, Cina 2%, juga terdapat Khmer dan turunan Campa. Berbahasa resmi Vietnam. Dengan keberagaman Agama di yang cukup tinggi, pemeluk agama Buddha 50%, Katolik 25%, Kaodais 10%, Buddha Hoa Hao 5%, lainnya (Islam dan Protestan) 10%.
Secara geografis Vietnam berada di sebelah timur daratan Asia Tenggara tepatnya berada di ujung timur Semenanjung Indochina. Secara astronomis terletak pada posisi 8º LU - 21º LU dan bujur 102º BT - 109º BT. Berbataskan di utara dengan: RRC, timur: Teluk Tonkind dan Laut China Selatan, selatan: Laut China Selatan, baratLaos dan Kamboja. Vietnam pun berada di daerah yang beriklim tropis. Musim hujan terjadi pada bulan Oktober sampai September dengan suhu rata-rata pertahun mencapai 28º C.
·        Sistem Politik dan Pemerintahan Vietnam
Vietnam sebagai salah satu Negara besar di kawan Asia Tenggara dengan ideologi komunis sosialis memiliki jenis kekuasaan berbentuk Republik Sosialis dan berbentuk Negara Kesatuan dengan administrasi pemerintahan dibagi ke dalam 64 propinsi. Ada pun sistem pemerintahannya berbentuk Parlementer yang hakekatnya, di mana eksekutif Vietnam adalah organ eksekutif yang dimiliki National Assembly (NA). Organ eksekutif ini terdiri atas Perdana Menteri (PM), deputi PM, para menteri, serta sejumlah anggota lainnya. Kecuali PM, seluruh organ eksekutif tidak melulu harus menjadi anggota NA. PM bertanggung jawab kepada NA, dan melapor kepada kepada Standing Committee (SC) dan presiden. Peran PM di Vietnam mirip dengan peran-peran PM di negara yang menganut sistem parlementer umumnya. Adapun daftar PM Vietnam dari awal hingga sekarang adalah;
Nama
Mulai Menjabat
Akhir Jabatan
Partai
1
Partai Komunis
2
Partai Komunis
Vo Van Kiet (sementara)
Partai Komunis
3
Partai Komunis
4
Partai Komunis
5
Partai Komunis
6
Sekarang
Partai Komunis
Di sisi lain, Presiden Vietnam adalah kepala negara serta mewakili rakyat Vietnam baik secara internal maupun eksternal. Presiden bertugas menjaga konstitusi, panglima tertinggi angkatan perang, dan ketua dewan pertahanan dan keamanan negara.
Jabatan presiden diciptakan ketika Republik Sosialis Vietnam dibentuk pada 1976. Sejak saat itu Vietnam telah memiliki enam orang presiden (tidak termasuk Nguyen Huu Tho, yang hanya menjadi Penjabat Presiden). Sejak 4 Juli 1981, istilah jabatan ini diubah dari Presiden menjadi Ketua Dewan Negara, namun kemudian dikembalikan menjadi Presiden lagi sejak 22 September 1992. Dengan susunan daftar:
No.
Nama
Mulai menjabat
Akhir jabatan
Partai
1
Partai Komunis
Nguyen Huu Tho (Penjabat Presiden)
Partai Komunis
2
Partai Komunis
3
Partai Komunis
4
Partai Komunis
5
Partai Komunis
6
Partai Komunis
7
(Sekarang)
Partai Komunis
Ada pun Parlemen di Vietnam berbentuk Unikameral (National Assembly). NA adalah representasi tertinggi rakyat Vietnam. Fungsi utamanya ada 3 yaitu: memproduksi legislasi, memformulasikan kebijakan luar negeri dan domestik yang vital, serta melaksanakan pengawasan tertinggi atas seluruh kegiatan negara. NA adalah joint-session. Sehari-hari, NA dijalankan oleh Standing Committee (SC). Akibatnya, kinerja NA hampir identik dengan apa yang dilakukan oleh SC ini. Presiden dapat mengusulkan pemberhentian, pengajuan, bagi wakil presiden, PM, dan ketua mahkamah agung. Presiden juga dapat memproklamasikan keadaan perang, amnesti, mobilisasi umum, dan keadaan darurat di suatu wilayah negara. Presiden dipilih oleh NA dari antara anggotanya sendiri untuk masa tugas 5 tahun.
Vietnam menganut sistem partai tunggal dengan Republik Sosialis Vietnam sebagai partai tunggal negara. Pada April 1992, lahir sebuah konstitusi baru menggantikan versi 1975. Peran utama terdahulu Partai Komunis disertakan kembali dalam semua organ-organ pemerintah, politik dan masyarakat. Hanya organisasi poltik yang bekerjasama atau didukung oleh Partai Komunis yang diperbolehkan ikut dalam pemilihan umum. Ini meliputi Barisan Tanah Air Vietnam (Vietnamese Fatherland Front), Partai Serikat Pedagang Dan Pekerja. Meskipun negara tetap secara resmi berjanji kepada sosialisme sebagai doktrinnya, makna ideologi tersebut telah berkurang secara besar sejak tahun 1990-an.
Mahkamah Agung Rakyat (Supreme People’s Court of Vietnam) memiliki kewenangan hukum tertinggi di Vietnam, juga bertanggung jawab kepada Majelis Nasional. Di bawah Mahkamah Agung Rakyat adalah Pengadilan Kotamadya Propinsi dan Pengadilan Daerah Vietnam. Pengadilan Militer Vietnam juga cabang adjudikatif yang kuat dengan kewenangan khusus dalam hal keamanan nasional. Semua organ-organ pemerintah Vietnam secara besar dikontrol oleh Partai Komunis. Mayoritas orang-orang yang ditunjuk pemerintah adalah anggota-anggota partai.
Sekretaris Jenderal Partai Komunis mungkin adalah salah satu pemimpin politik terpenting di Vietnam, mengontrol organisasi nasional partai dan perjanjian-perjanjian negara, juga mengatur undang-undang. Tentara Rakyat Vietnam (TRV) adalah tentara nasional Vietnam, yang diorganisasikan mencontoh pada organisasi Tentara Pembebasan Rakyat. TRV lebih jauh lagi dibagi menjadi Angkatan Darat Rakyat Vietnam (termasuk Pasukan Pendukung Strategis dan Pasukan Pertahanan Perbatasan), Angkatan Laut Rakyat Vietnam, Angkatan Udara Rakyat Vietnam serta Penjaga Pantai. Dalam sejarahnya, TRV secara aktif dilibatkan dalam pembangunan Vietnam untuk mengembangkan ekonomi Vietnam. Ini dilakukan dalam upaya untuk mengkoordinasikan pertahanan nasional dan ekonomi. TRV diterjunkan di bidang seperti industri, pertanian, perhutanan, perikanan dan telekomunikasi. Saat ini, kekuatan TRV mendekati 500.000 tentara. Pemerintah juga mengontrol pasukan cadangan sipil dan kepolisian. Peran militer dalam sektor kehidupan rakyat pelan-pelan dikurangi sejak tahun 1980an.
·        Pristawa-pristiwa penting di Vietnam
1.      Penaklukan Vietnam oleh Prancis
Selama Perang Dunia II Jepang berada di Vietnam, saat itu Jepang mulai menyulutkan sentimen terhadap rezim kolonial Vichy Prancis. Pada awal abad ke 20, banyak organisasi-organisasi bermunculan yang didirikan oleh cendekiawan-cendekiawan vietnam setelah belajar di Prancis. Gerakan para cendekiawan vietnam ini adalah gerakan antikolonial nasionalis dan nasionalis komunis. Namun, di bawah pimpinan Ho Chi Min, ia membuat sebuah koalisi kelompok-kelompok anti kolonial yang bernama Viet Minh.  Penaklukan Vietnam oleh Perancis dimulai tahun 1858 dan selesai pada tahun 1884. Vietnam menjadi bagian dari Indochina Perancis tahun 1887.[1]  Akhirnnya pimpinan Ho Chi Minh dapa menguasai Hanoi dan Vietnam bagian utara, kemudian Ho Chi Minh mengumumkan kemerdekaan Republik Demokratik Vietnam pada 2 Septemaber 1945.

2.      Pembagian Vietnam Utara dan Selatan
Terjadi perang griliya selama 8 tahun antara Viet Minh yang dipimpin komunis melawan Prancis bersama sekutu nasionalis anti komunis. Pada Mei 1954, Prancis menderita kekalahan di Dien Bien Pho. Dan akhirnya Prancis, Inggris, China, Uni soviet, dan Amerika, serta Pemerintah Viet Minh dan Bao Dai bertemu di Ganeva, Swiss untuk mengadakan perundingan damai. Pada 29 Juli 1954, Prancis dan Republik  Vietnam mendatangani Persetujuan Penghentian Permusuhan. Dari perjanjian tersebut, wilayah Vietnam dibagi menjadi dua yakni utara (komunis) dan selatan (nonkomunis). Persetujuan Geneva juga memerintahkan dilaksanakannya pemilihan umum sebelum Juli 1956 untuk menyatukan utara dan selatan dalam sebuah pemerintahan. 
Namun, pemerintah Vietnam Selatan menolak diadakannya pemilihan umum. Pada 26 Oktober 1955, Vietnam Selatan mendeklarasikan diri sebagai Republik Vietnam.[2]

3.      Perang Vietnam
Perang Vietnam terjadi karena Amerika serikat tidak puas dengan adanya pembentukan Vietnam Utara dan Vietnam Selatan. Ditambah dengan adanya kemiripan antara Vietnam Utara dengan Uni Soviet. Akhirnya, hal itu membuat Amerika menerjunkan tentara dan menyuplai beberapa persenjataan ke Vietnam. Mengetahui hal itu Uni Soviet makin gencar dan langsung menyuplai senjata untuk tentara-tentara militer komunis.
Militer komunis menyerang kapal Amerika Di teluk Tonkin, sehingga memicu serangan militer Amerika terhadap instansi militer Vietnam Utara dan penempatan lebih dari 50.000 tentara di Vietnam Selatan.[3] Perang yang berlangsung kurang lebih selama 5 tahun ini kemudian pada akhirnya menemuai perjanjian damai di Paris pada 27 Januari 1973 yang sering disebut Perjanjian Damai Paris (Paris Peace Accords). Perjanjian itu membuat Amerika menarik seluruh tentaranya dari Vietnam dan Vietnam Utara mengembalikan hampir 600 tawanan perang Amerika. Namun antara tahun 1973-1975, pertempuran kecil antara Vietnam Utara dan Vietnam Selatan  masih tetap berlangsung. Sampai akhirnya pada bulan April 1975, Saigon jatuh dan Vietnam Selatan Menyerah. Sehingga pada 2 July 1976, Vietnam Utara dan Selatan bersatu dan manjadi Republik Sosialis Vietnam.

4.      Pembantaian My Lai
Kasus pembantaian My Lai adalah kasus pembantaian warga sipil di My Lai, pada saat perang Vietnam pada tahun 1968 oleh tetara Amerika. Pembantaian ini dilakukan oleh tentara Amerika yang dipimpin oleh Letnan I William Calley, yang menewaskan kurang lebih 504 warga sipil Vietnam yang tidak bersenjata. [4] Pembantaian yang terjadi di My Lai ini akibat keganasan tetara Amerika Serikat yang sedang bertugas di Vietnam yang tidak seharusnya memerangi non combatan yang mayoritas adalah perempuan dan anak-anak.

5.      Doi Moi (Renovasi)
Pada tahun 1986, Partai Komunis Vietnam menerapkan reformasi pasar bebas yang dikenal dengan Doi Moi. Kebijakan Doi Moi,  pihak berwewenan Vietnam telah berkomitmen untuk meningkatkan libelarisasi ekonomi dan melaksanakan reformasi struktural yang dibutuhkan untuk memodernisasi ekonomi dan menciptakan industri kompetitif dan berorientasi ekspor.[5] Pemerintah Vietnam gencar untuk mengudang para investor berinvestasi di negaranya terasebut. Pemerintah juga melakukan deregulasi kepemilikan swasta atas pertanian dan perusahaan-persusahaan.

NB: Tulisan  ini merupakan Tugas Paper Mata Kuliah Pol Pem Asia Tenggara oleh Herni  Putrianti 20100510033, Khairiyah 20100510101, ST Khadijah Tinni 20100510112, Tety Rachmawati 20100510183, UMY.

[1] ditpolkom.bappenas.go.id/basedir/.../1)%20ASEAN/.../Vietnam.pdf
[2] Ibid., hal 2.
[5] ditpolkom.bappenas.go.id, loc. cit.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar