Pengaruh Krisis Hutang Yunani, Portugal, dan Irlandia Terhadap Melemahnya Nilai Mata Uang EURO

Kerangka Dasar Teori

Tulisan ini menitik beratkan pembahasan dengan menggunakan Teori Interdependensia dengan perspektif liberalisme. Perspektif liberalisme dipelopori oleh Adam smith dan David Ricardo. Perspektif liberalisme mengajukan argument bahwa cara paling efektif untuk meningkatkan kekayaan nasional adalah justru dengan membiarkan pertukaran antar individu dalam ekonomi domestik dan internasional.[1] Dalam perekonomian Uni Eropa sendiri, perspektif liberalisme ini terlihat jelas dalam sistem single market yang mereka anut, dengan inti dari pasar tunggal tersebut adalah "four freedoms", atau penghapusan hambatan untuk pergerakan bebas dari people, money, goods, dan services. Dan yang paling jelas terlihat dengan liberalisme yang mengakar pada sistem perekonomian Uni Eropa bahwa, setiap negara yang selayaknya memiliki kekuatan otonomi dalam menatur aturan perekonomiannya, lebih memilih melepaskan kekuasaan itu dan memberikannya pada organisasi yang menaungi mereka dan mengukuhkan mereka sebagai kesatuan regional yaitu Uni Eropa.

Teori interdependensia sendiri yang menjadi acuan dalam paper ini adalah teori yang dikemukakan oleh Robert O. Keohane dan Joseph S. Nye yang di mana teori ini melihat keadaan dunia sudah membaik dengan adanya kerjasama antarnegara dan saling ketergantungan sehingga mampu menghindari perang.[2] Ketika suatu negara sudah merasa saling tergantung satu sama lain, maka negara-negara yang saling tergantung satu sama lain tersebut akan selalu menjaga stabilitas dan harmonisasi hubungan diantara keduanya. Karena ketika dalam hubungan tersebut terjadi suatu permasalahan, maka kedua negara akan mengalami hal yang dapat merugikan keduanya, karena terkait dan memberikan imbas satu sama lain.

Hubungan di antara negara-negara di kawasan Uni Eropa menunjukan sutau pola hubungan yang interdependensi. Saling tergantung satu sama lainnya. Kawasan Eropa yang terinterdependensi menjadi salah satu faktor penguat spillover effect mengenai krisis. Yunani yang menjadi pintu gerbang, akhirnya menyebar ke negara lain, karena sistem moneter Uni Eropa yang saing mengaitkan satu negara dan negara yang lain. Kekhawatiran akan spillover effect kepada negara-negara Eropa lain dibenarkan dengan konsep interdependensi. Melihat kondisi yang terjadi di Eropa mengakibatkan banyak investor yang mengalihkan pandangan investasinya keluar Eropa untuk menghindari kerugian yang lebih besar dan otomatis akan memperburuk secara nyata perekonomian Eropa, karena banyak dana yang biasanya beredar di Eropa, kemudian berpindah ke tempat lain.

PEMBAHASAN

A.   Single Currency sebagai Solusi atau Problematika

Awal penggunaan mata uang Euro sebagai sistem single currency diharapkan dapat berfungsi meningkatkan perdagangan dan usaha perlindungan terhadap negara-negara Eropa dari kerugian hasil Dollar yang mendominasi sistem moneter internasional. Kehadiran Euro sebagai alat transaksi perdagangan di kawasan Eropa pun bagi negara-negara Uni Eropa diharapkan pula dapat mengurangi ketergantungan terhadap Dollar Amerika Serikat. Hal ini disebabkan peredaran Dollar Amerika Serikat tidak hanya di kawasan Eropa namun juga di dunia internasional.

Keberadaan Euro pun telah bergerak ke arah terbentuknya dominasi dalam pengaturan pasar dan sistem moneter. Oleh karena itu, mata uang Euro memiliki potensi kuat untuk berperan penting dalam sistem perekonomian global, terutama sebagai penguat sistem perekonomian di negara-negara Uni Eropa untuk dapat mengimbangi kekuatan perekonomian dari Amerika Serikat.

Mata uang Euro dapat menjadi ancaman bagi Dollar, hal ini tampak dengan adanya peningkatan cadangan devisa berupa Euro dari berbagai bank sentral yang ada di negara-negara Eropa. Diberlakukannya mata uang tunggal Euro, dalam jangka panjang akan memiliki dampak yang signifikan, di mana para investor dari negara lain pun yang memandang Euro sebagai mata uang yang lebih stabil dari pada Dollar, akhirnya akan lebih memilih Euro dalam traksaksi ekonomi berskala internasionalnya. Tidak hanya itu, Euro sebagai mata uang tunggal memudahkan negara-negara Uni Eropa dalam melaksanakan transaksinya tanpa harus memusingkan nilai tukar mata uang, dan juga didukung dengan sistem single market yang membebaskan peredaran uang, sehingga perekonomian Uni Eropa pun dapat lebih stabil dan berkembang pesat.

Peran Euro dalam perdagangan internasional pun mengalami peningkatan yang signifikan terlihat dengan peningkatan volum tren dari tahun ke tahun sejak berlakunya Euro dan pada tahun 2003 dengan suku bunga Euro ditetapkn menguat atas Dollar. Tetapi kemajuan yang melanda Euro sebagai solusi dalam menyatukan Eropa menjadi integrasi regional terbesar di dunia tidak terlepas dari guncangan krisis.

Berawal dari negara Eropa yaitu Yunani hingga merambat ke Portugal, Irlandia dan Spanyol yang diwarnai dengan kelesuan dan defisit anggaran dalam jumlah besar. Seiring dengan itu, nilai tukar mata uang Euro pun melemah di bandingkan mata uang lainnya. Di sisi lain, program penyelamatan ekonomi yang dilaksanakan dengan cara pengetatan ekonomi telah menimbulkan gejolak dan protes rakyat. Kemungkinan kegagalan Euro ini pun menunjukkan bahwa tidak ada mata uang kertas yang mampu mempertahankan daya belinya dalam jangka menengah apalagi dalam jangka panjang.[3]

B.   Krisis Hutang Yunani, Portugal, dan Irlandia

Krisis eropa merupakan bentuk krisis utang yang berasal dari Yunani, yang kemudian menjalar ke Irlandia dan Portugal serta menimbulkan efek domino ke beberapa negara Uni Eropa lainnya. Yunani jika dilihat dari kaca mata sejarah merupakan negara dengan peradaban yang sangat berkembang pesat tetapi saat ini ketika melihat Yunani maka yang didapati adalah sebuah negara dengan corruption perceptions index berada pada peringkat 71 dari 180 negara.[4]

Adanya ketidak jujuran pemerintah Yunani yang mengutak-atik nilai pertumbuhan ekonomi makronya pun merupakan awal jatuhnya perekonomian Yunani di mana pemerintah Yunani berusaha menutup-nutupi angka defisit negara yang disebabkan oleh banyaknya kasus penggelapan pajak, yang diperkirakan telah merugikan negara hingga US$ 20 milyar per tahun.

Dan pada awal tahun 2000-an, tidak ada yang memperhatikan fakta bahwa utang Yunani  sudah terlalu besar. Malah dari tahun 2000 hingga 2007, Yunani mencatat pertumbuhan ekonomi hingga 4.2% per tahun, yang merupakan angka tertinggi di zona Eropa, hasil dari membanjirnya modal asing ke negara tersebut. Keadaan berbalik ketika pasca krisis global 2008 dimana negara-negara lain mulai bangkit dari resesi, dua dari sektor ekonomi utama Yunani yaitu sektor pariwisata dan perkapalan, justru mencatat penurunan pendapatan hingga 15%. Orang-orang pun mulai sadar bahwa mungkin ada yang salah dengan perekonomian Yunani.[5]

Di Irlandia sendiri sedang terbelit imbal hasil (yield) surat utang (obligasi) yang diterbitkan oleh pemerintah. Serta keadaan anggaran Negara yang mengalami defisit hingga sebesar 32 persen terhadap produk domestik bruto tercatat sebagai defisit anggaran terbesar di kawasan Eropa. Melihat fakta tersebut, sangat wajar kalau krisis Irlandia mulai menebar kekhawatiran global. Sebab posisi keuangan Irlandia yang tidak stabil tersebut berisiko tinggi terhadap gagal bayar obligasi yang diterbitkan pemerintah.[6]

Penyebab dari krisis ekonomi Irlandia pun diketahui akibat dari kerugian dalam usaha sektor property dan kegagalan dalam pengelolaan bank. Dana talangan sebesar €34,3  miliar Euro yang diberikan kepada bank yang salah urus seperti Anglo Irish Bank dan juga Allied Irish Bank (AIB) sebesar €1,8 miliar Euro hampir setara pendapatan pajak nasional Irlandia merupakan sebuah ironi bagi 5 juta rakyat Irlandia yang tengah menderita kesulitan ekonomi. Selain itu pemerintah juga telah mengeluarkan program "penyelamatan" yang disebut program NAMA (National Asset Management Agency).

Melalui program ini pemerintah akan membeli aset-aset 5 bank bermasalah terbesar di Irlandia. Ada dampak yang lebih hebat dari kombinasi krisis internasional dengan pemerintahan yang korup sebagaimana yang terjadi di Irlandia. Rakyat Irlandia hanya bisa melihat miliaran Euro yang dikumpulkan pemerintah dari pajak mereka menghilang tidak tahu kejelasannya. Rakyat Irlandia melihat bank perampok terbesar uang nasabah masyarakat mendapatkan dana bailout terbesar yang tidak pernah mereka bayangkan. Defisit anggaran negara tersebut tercatat 32 persen terhadap produk domestik bruto (PDB) mereka. Defisit anggaran tersebut tercatat sebagai defisit anggaran terbesar di kawasan Eropa. Hanya dalam tiga minggu, yield obligasi pemerintah tenor 10 tahun telah melonjak menjadi 9 persen dari sebelumnya hanya 6 persen.[7]

Adapun keadaan Portugal yang tidak jauh berbeda dengan keadaan Yunani yang terbelit hutang, mengakibatkan ketidakstabilan ekonomi yang berefek terhadap kehidupan politik dan sosial di Portugal. Di lansir, akibat krisis hutang tersebut 90% pekerja gabungan dari pekerja kantor pos, rumah sakit, dan pengajar, melakukan pemogokan guna menentang perluasan langkah penghematan pemerintah di dalam anggaran ketat 2012 dengan tujuan membantu negeri itu membayar utangnya.

Selain Irlandia dan Portugal, kini perluasan krisis eropa telah menjalar ke Italia seiring melonjaknya tingkat imbal hasil surat utang pemerintah. Tingkat imbal hasil surat berharga tersebut melonjak hingga 7,502 persen, tertinggi sejak euro diperkenalkan pada tahun 1999. Mengakibatkan para investor terpaksa menjual surat-surat berharga Italia setelah kustodian Eropa menaikkan kolateral yang dibutuhkan untuk meminjam dengan surat utang itu. Investor pun semakin khawatir ketidakstabilan kondisi politik setelah mundurnya Perdana Menteri Italia Silvio Berlusconi bisa menyebabkan reformasi ekonomi tertunda.

Selain mengalami krisis ekonomi, Italia juga mengalami krisis politik Berlusconi mundur dari jabatan Perdana Menteri tidak lama setelah bertemu dengan Presiden Italia, Giorgio Napolitano, di Roma. Pengunduran diri Berlusconi bernasib sama dengan PM dibeberapa negara Eropa yang  sedang mengalami krisis, diakibatkan ketidakmampuan untuk mencari solusi terjadap krisis yang terjadi dan juga akibat tinggi tekanan secara politis dibirokrasi.[8]

C.   Pengaruh Krisis Hutang Yunani, Portugal, Dan Irlandia Terhadap Melemahnya Nilai Mata Uang Euro

Konsep Single Currency atau mata uang tunggal merupakan salah satu konsep  yang mengadopsi prinsip-prinsip dasar ekonomi Liberal, yang digunakan oleh sebagian anggota Uni Eropa. Hal tersebut bertujuan untuk efisiensi sehingga memudahkan perdagangan. Disamping itu UE terus mengembangkan kerjasama antara negara anggotanya khususnya kerjasama ekonomi, lalu membentuk single market yang bertujuan untuk memudahkan pergerakan barang, jasa, dan modal. Format ekonomi yang saling bergantung satu sama lain, menjadi konsekuensi tersendiri akan terkena badai masalah jika salah satu negara mengalami masalah ekonomi.[9]

Posisi tawar nilai mata uang Euro dengan adanya krisis di beberapa negara Eropa cukup  membuat khawatir negara anggota Euro Zone yang lainnya. Karena stabilitas mata uang kawasan (Euro) berhubungan fundamental dengan mata uang euro yang bergantung pada 16 negara anggotanya. Adapun sistem mata uang tunggal dalam konteks krisis Eropa saat ini seakan menjadi pisau bermata dua, dalam artian di satu sisi begitu menguntungkan dan menambah bargaining position negara Eropa. Namun pada satu sisi ke-tunggal-an mata uang ini penuh dengan celah yang berpotensi merugikan. Dengan masih terjadinya krisis yang berkepanjangan, demikian mempengaruhi niali mata uang Euro yang melemah 0,2% menjadi US$1,2539 pada pukul 9:47 waktu Tokyo dari penutupan kemarin di New york. Mata uang wilaya Eropa itu melemah 0,1% menjadi 99,90 yen, setelah naik 0,4% kemarin. Yen diperdagangakan pada 79,65 per dolar dari 79,63. Mata uang Jepang itu telah melemah 2,1% sejak 1 Juni dan kemarin melorot ke 79,80 per dolar, level terlemah sejak 25 Mei .Indeks dolar, yang digunakan IntercontinentalExchange Inc untuk mencatat kinerja dolar terhadap 6 mata uang negara partner dagang AS, menguat 0,2% menjadi 82,403. Indeks itu sempat menyentuh 81,911 pada 7 Juni, level terendah sejak 28 Mei. Indeks saham MSCI Asia Pacific turun 0,8%. (07/arh).[10]

Sistim keuangan negara di Eropa yang saling berkaitan satu sama lain menyebabkan mudahnya terjadi perpindahan masalah ekonomi dari satu negara dengan negara lain.  Pola hubungan yang saling ketergantungan (interdependensi) digambarkan dari fenomena inilah yang dikemukakan oleh kaum liberal pada abad ke-20 ini lebih dekat dirasakan oleh masyarakat internasional.

Dalam hubungan internasional, efek domino pun dikenali sebagai fenomena perubahan berantai berdasarkan prinsip geo-politik dan geo-strategis. karena teori ini lahir dari konsideran geografis, maka obyeknya adalah negara-negara yang secara geografis berdekatan, misalnya terletak dalam satu kawasan.  pola perubahan dianalogikan seperti domino China (mahyong) yang berdiri tegak, dimana jika keping domino paling awal dijatuhkan, ia akan menimpa keping domino terdekat, dan proses ini akan berlanjut hingga ke keping domino terakhir.[11]

Domino effect mengenai krisis keuangan yang terjadi di kawasan Eropa yang di mulai dari Yunani dan menjalar pada negara-negara pinggiran (peripheral) Eropa, seperti Portugal, Irlandia, Italia, dan Spanyol, memang masih menyimpan banyak masalah. Lemahnya perekonomian negara Portugal dan Spanyol membuat rentan diserang krisis ekonomi. Kedua negara ini mengalami defisit fiskal yang besar. Banyak pihak khawatir satu demi satu negara tersebut runtuh secara financial terkena efek domino dari dari krisis keungan Irlandia dan mengkawatirkan negara-negara Eropa akan risiko sistemik yang dibawanya dapat menyeret Eropa dalam krisis yang makin parah.

D.   Peran KIEOs dalam Mengatasi Krisis di Yunani, Portugasl, dan Italia

Krisis yang terjadi di Yunani telah memaksa Uni Eropa dan IMF membantu dengan dana penyelamatan atau recovery sebesar 110 milyar euro.[12] Namun, efektivitas kebijakan Uni Eropa tersebut perlu kita ukur dari proses pembuatan kebijakan Uni Eropa sebagai sebuah entitas politik internasional dalam usaha pemberiaan bantuan kepada Yunani sebagai salah satu negara anggotanya. Baik itu melalui penyusunan agenda, formulasi kebijakan, adopsi kebijakan, implementasi kebijakan, dan penilaian kebijakannya yang kemudian William Dunn[13] menyebutnya sebagai lima siklus kebijakan (policy cycle).

Sejauh mana perjalanan pelaksanaan kebijakan Uni Eropa, dalam hal ini secara khusus adalah apakah terjadi kendala dan seberapa besar kendala tersebut. Hal ini dimaksudkan untuk mengukur efektivitas kebijakan bantuan Uni Eropa dalam pelaksanaannya. Dengan adanya krisis Yunani dan penanganannya oleh Uni Eropa, dapat dijelaskan bahwa bantuan Uni Eropa dalam usaha perbaikan ekonomi politik Yunani dianggap tidak efektif dilihat dari formulasi dan implementasi kebijakan.

Dari siklus formulasi kebijakan mengenai bantuan Uni Eropa dengan pemberian dana yang salah satunya diberikan oleh IMF ternyata tidak efektif karena mendapatkan pertentangan dari anggota Uni Eropa dan masyarakat Yunani sendiri yang notabene merupakan negara yang ingin dibantu. Terjadinya penolakan bantuan yang diberikan oleh IMF tersebut yang pada akhirnya menyebabkan ketidakefektifan upaya pemberian bantuan kepada Yunani.

Krisis keuangan yang tidak hanya melanda Yunani tetapi juga Irlandia, Portugal, Spanyol, dan negara-negara Uni Eropa lainnya telah bermetamorfosa dari krisis keuangan semata menjadi krisis sistem atau rezim moneter. Alhasil, nilai mata uang Euro pun turun. Sebagai akibatnya Uni Eropa kebingungan menghadapi krisis yang melandanya. Pada akhirnya Uni Eropa harus mengadakan beragam formula kebijakan dalam menangani masalah Yunani dan negara Uni Eropa lainnya. Bantuan yang khususnya diberikan kepada Yunani menjadi sangat penting mengingat negara-negara lain juga akan terimbas efeknya. Hal inilah yang menyebabkan bantuan IMF menjadi pertimbangan meskipun sempat mendapatkan pertentangan.

Akhirnya, Uni Eropa berkomitmen untuk menghadapi para spekulan di pasar keuangan di saat mereka memproses kesepakatan senilai 600 milyar Euro untuk menjaga krisis hutang Yunani agar tidak menyebar ke negara-negara Uni Eropa yang lain. Loan guarantee atau tanggungan hutang untuk pinjaman dari negara-negara zona Euro senilai 440 milyar Euro berasal dari stabilization fund dan 100 milyar Euro dari pinjaman IMF. Uni Eropa berharap bailout (bantuan tanggungan) ini berhasil menangani krisis. IMF sendiri telah menyetujui pinjaman 30 milyar Euro, sehingga total dana yang dikumpulkan untuk bailout Yunani mencapai 110 milyar Euro.[14]

Dana pinjaman IMF yang telah disetujui oleh Uni Eropa sebenarnya tidak dapat langsung dicairkan karena sama halnya dengan Uni Eropa, IMF pun memberikan syarat yang harus dipenuhi oleh Yunani. Sedangkan ketika kebijakan tersebut dilaksanakan, pemerintah Yunani pun sebenarnya masih diragukan oleh Uni Eropa dan IMF sebagai pemberi bantuan. Hal ini dikarenakan perilaku buruk pemerintahan Yunani termasuk korupsi dan hutang yang berkepanjangan oleh pemerintah, pengusaha, dan pejabat terkait. Untuk itu, parlemen Yunani meluluskan usulan pemerintah untuk memangkas pengeluaran sekaligus menaikkan pajak agar mendapat bantuan keuangan dari IMF dan Uni Eropa.

Namun, masyarakat Yunani sendiri menentang program penghematan pemerintah dan pinjaman dana dari Uni Eropa dan IMF yang dilaksanakan oleh Perdana Menteri Yunani, Papendreou. Akibtanya, bantuan dari Uni Eropa dan IMF dirasa sangat memberatkan masyarakat karena mereka dipaksa untuk membayar hutang-hutang negara dengan berbagai pemotongan dan penghematan, padahal rakyat sudah sengsara.

Sementara itu, Bank Dunia juga memiliki peran tersendiri. Tak dapat dipungkiri, Bank Dunia memiliki ikatan dan hubungan yang sangat erat dengan IMF. Bank Dunia yang sejak awal berdirinya “didominasi” Amerika Serikat memiliki relasi yang bagus dengan IMF yang “didominsai” oleh negara-negara Eropa. Sebelas presiden Bank Dunia secara turun temurun berasal dari AS karena dukungan Eropa yang juga dijatahi jabatan Ketua IMF. Selain itu, AS sebagai kreditor terbesar yang juga menyuplai dana terbesar yaitu 16% dari total kas Bank Dunia menjadi alasan mengapa posisi AS begitu kuat di lembaga keuangan yang didirikan untuk “mengentaskan kemiskinan dunia itu.”[15]

Dari situ kita dapat ambil kesimpulan bahwa secara otomatis Bank Dunia yang merupakan “representasi” AS akan membantu krisis yang terjadi di Uni Eropa. Hubungan yang erat diantara Bank Dunia (AS), IMF, dan Eropa menjadikan Bank Dunia dengan leluasa memberikan bantuan kepada Uni Eropa. Bank Dunia memulainya dengan memonitor dan mengobservasi situasi yang terjadi dan dampaknya terhadap negara lain.

---

[1]  Mochtar Mas’oed, Ekonomi-Politik Internasional dan Pembangunan, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2008, hal. 41
[2] Aziz Fahri, Sejumlah Pandangan Tentang Organisasi Internasional, http://azizfahri.blogspot.com/2011/04/sejumlah-pandangan-tentang-organisasi.html.
[3] Muhaimin Iqbal. Kegagalan Euro, Kegagalan Uang Kertas. http://www.arthadinar.com/2011/07/kegagalan-euro-kegagalan-uang-kertas_4119.html.
[4] ……, Krisis Yunani, Penyebab dan Implikasinya, http://ferrylaks.wordpress.com/2011/10/28/krisis-yunani-penyebab-dan-implikasinya/.
[5] The Children Indonesia, Krisis Utang Yunani, Penyebab Krisis Eropa, http://top.cengkrama.com/2011/10/new-post-krisis-utang-yunani-penyebab.html.
[6] …… Krisis Irlandia, Bibit Krisis Baru Global. http://suar.okezone.com/read/2010/11/18/279/394339/krisis-irlandia-bibit-krisis-baru-global.
[7] Andicha Permana. Dampak Krisi Keuangan Irlandia Terhadap Stabilitas Ekonomi Uni Eropa 2012. http://www.scribd.com/doc/51282452/bab-I.
[8] Bayu galih. Krisis Eropa, Pemimpin Politik Bertumbangan. http://fokus.vivanews.com/news/read/263764-berlusconi--korban-baru-krisis-utang-eropa.
[9]  Ali Muhammad dalam penjelasan di mata kuliah Politik Uni Eropa semester 3.
[10] Newswire. KRISIS EROPA: Euro Belum Beranjak Dari Zona Merah. http://www.bisnis.com/articles/krisis-eropa-euro-belum-beranjak-dari-zona-merah.
[11] ….., Teori Domino dan Gelombang Demokratisasi . http://www.justishaq.com/?p=255.
[12] Rizky Musafir, Faktor-Faktor Penghambat Uni Eropa Dalam Usaha Perbaikan Ekonomi dan Politik di Yunani., Resume Skripsi  Jurusan Ilmu HI Fisipol UPN Veteran Yogyakarta, 2011, hal. 4.
[13] William Dunn, “Pengantar Analisis Kebijakan Publik,” 1998, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, hal. 24
[14]  Rizky Musafir, Op.Cit.., Hal. 26.
[15]  Ahmad Nurullah dan Jusman Dalle. Arah Baru Bank Dunia. http://www.jurnas.com/halaman/10/2012-04-24/206736. 

PERAN AMERIKA SERIKAT DALAM DEMOKRATISASI MYANMAR

Kerangka Dasar Teori

Tulisan ini menitik beratkan pembahasan dengan menggunakan teori konstruktivis melalui pandangan Martha Finnemore dan Kathryn Sikkink yang memaparkan bahwa ada pengaruh yang besar dari sebuah norma dalam mengatur interaksi hubungan internasional yang tidak hanya ditujukan untuk pencapaian kepentingan suatu negara melainkan pula untuk menciptakan kestabilan interaksi di dunia internasional demi terciptanya situasi yang aman dan damai.

Norma domestik, bagaimanapun adalah sangat terjalin dengan cara kerja norma-norma internasional. Banyak norma internasional dimulai dari norma domestik dan menjadi skala internasional melalui berbagai macam upaya.[1]

Adapun peran Amerika Serikat dalam demokratiasi Myanmar yang didorong oleh tujuan politik luar negerinya yang ingin menyebarkn asas demokrasi di dunia dan atas dorongan internal Myanmar dengan banyaknya pelanggaran Hak Asasi Manusia, maka dari itu terlihat jelas bahwa ada pengaruh norma internasional sehingga Amerika ikur serta dalam menekan agar Myanmar mengalihkan bentuk pemerintahannya untuk lebih demokratis, walaupun tidak dipungkiri ada pula kepentingan-kepentingan lain yang hendak dicapai oleh Amerika, seperti perluasan pengaruhnya di kawasan Asia Tenggara.

PEMBAHASAN

A.   Junta Militer Myanmar

Junta adalah suatu pemerintahan oleh sekelompok elit yang sangat mementingkan kelompoknya bahkan dengan cara menekan masyarakat sendiri. Sedangkan Junta militer merupakan bentuk penguasaan militer di dalam birokrasi pemerintahan suatu negara yang diakibatkan oleh kudeta pihak militer terhadap pemerintahan yang legal dan dianggap melakukan penyelewengan kekuasaan sehingga ada gerakan kudeta. Junta militer biasanya dipegang oleh penguasa tertinggi yakni seorang perwira atau pejabat tinggi militer yang memiliki kekuasaan sangat besar atas segala bidang. Pemerintahan oleh junta militer kadang memiliki kestabilan dalam menjalankan pemerintahan karena terlindungi oleh kekuatan militer yang sering juga dipakai sebagai sarana membungkam pergerakan sipil.

Myanmar merupakan salah satu contoh nyata bentuk kekuasaan oleh junta militer saat ini. Semenjak kekuasaan Myanmar berada di tangan junta militer banyak terjadi aksi protes dari berbagai kalangan masyarakat. Yang terbesar adalah gelombang protes pada 8 agustus tahun 1988 atau sering disebut generasi 88. pada aksi ini dimotori oleh kalangn bhiksu, pelajar, aktivis mahasiswa dan berbagai elemen masyarakat lainnya. Untuk meredam aksi ini, junta melakukan kekerasan hingga menewaskan 3000 orang. Gerakan ini menuntut agar pemerintahan dijalankan oleh sipil. Aksi ini juga menuntut demokratisasi dan bentuk perlawanan terhadap Ne Win. Pasca aksi ini jenderal Ne Win mundur akan tetapi pengunduran diri Jenderal Ne Win bukan berarti akhir dari kekuasaan Junta Militer, tetapi kekuasaan tersebut digantikan oleh Jenderal Maung Maung. Meskipun masih berlatar belakang militer, namun kebijakan jenderal Maung Maung lebih cenderung bersifat demokratis. Hal tersebut menjadi sebuah ancaman bagi kekuasaan junta militer di kursi pemerintahan, sehingga pada akhirnya terjadi kudeta untuk kedua kalinya oleh Jenderal Sung Maung pada 19 September 1988.

Junta militer dibawah kepemimpinan Jenderal Saw Maung berstatus sebagai State Law and Order Restoration Council (SLORC). Dibawah kepemimpinan Saw Maung, kebijakan yang dikeluarkan cenderung membawa perubahan bagi Myanmar, menjadi lebih terbuka dengan negara lain terutama dalam bidang ekonomi dan militer. Namun pada 23 April 1992, Saw Maung mengundurkan diri dari jabatannya sebagai kepala negara sekaligus pemimpin SCLOR dan memilih Jenderal Than Shwe sebagai penggantinya. Diawal kepemimpinannya, Jenderal Than Shwe merubah nama State Law and Order Restoration Council menjadi State Peace and Development Council (SPDC).

Kemimpinan pemerintahan Jendral Shwe dengan SPDC sangat otoriter, walau keadaan negara terlihat aman saja, tetapi ternyat persoalan sosial sangatlah pelik, SPDC melancarkan program Union Solidarity and Development Association (USDA), yang berisikan para pegawai negeri yang sistemnya mengharuskan para pegawai negeri untuk memberikan dukungannya kepada pemerintahan SPDC.

Di tahun 2005 SPDC pun semakin gencar melancarkan serangan kepada siapapun yang mereka anggap sebagai musuh-musuh politiknya. Bahkan siapapun yang berada di luar kelompok militer dicap sebagai musuh negara, kepada partai League for Democration (NLD) yang berada dibawah kepemimpinan Aung San Suu Kyi serta anggota yang lain, kepada para mahasiswa “gerakan 1988”, kelompok etnis non-Burma, kaum Muslim, bahkan juga para pebisnis.[2] Tindakan kekerasan junta pun yang banyak disorot oleh media internasional adalah perlakuan mereka terhadap gerakan protes oleh para biksu di Yangon, ibukota negara tanggal 19 Agustus 2007 menyusul kenaikan tajam harga pangan dan bahan bakar di negara miskin tersebut.[3]

B.   Tokoh Demokrasi Myanmar

Setiap pergerakan yang dilakukan rakyat Myanmar untuk memperjuangkan nasib mereka tidak lepas dari seorang motor penggerak yaitu seorang tokoh pro demokrasi perempuan bernama Aung San Suu Kyi. Aung San Suu Kyi lahir di Ranggon pada 19 Juni 1945, anak ketiga dalam keluarganya.

Pada tanggal 15 Agustus 1988, Aung San Suu Kyi yang merasa kecewa atas tindakan yang dilakukan oleh junta militer yang begitu brutal membantai para demontrasi melakukan protes dengan memutuskan ikut terjun kedalam aksi politik untuk pertama kalinya, dengan mengirimkan surat terbuka kepada pemerintah, dan meminta untuk membentuk sebuah komite independen untuk mempersiapkan pemilu dengan sistem multi-partai.

Penangkapan dan hukuman tanpa proses pengadilan dilakukan oleh pemerintah bagi yang melanggar ketentuan yang dibentuk sepihak oleh junta militer. Tanggal 24 September 1988 Liga Nasional Demokrasi (NLD), yang Aung San Suu Kyi sebagai sekretarisnya.[4] NLD merupakan partai pro demokrasi yang mendukung gerakan non kekerasan terhadap demokrasi multi-partai di Myanmar. Partai ini juga mendukung hak asasi manusia yaitu kebebasan berpidato di depan umum, aturan hukum, dan rekonsiliasi nasional.

Banyaknya tekanan yang didapatkan Aung San Suu Kyi yang harus berhadap dengan pemerintah junta militer membuatnya tetap teguh menghadapi segala pelecehan, kekerasan dan penangkapan dengan terus berpidato di depan publik demi memperjuangkan segala hak-hak seluruh rakyat Myanmar. Di antara pembunuhan yang dilakukan oleh junta militer terhadap tokok-tokoh  pro demokrasi, Aung San Suu Kyi adalah salah satu yang tetap bediri tegap melawan junta militer.

Tanggal 20 Juli 1989, Aung San Suu Kyi mendapatkan hukuman sebagai tahanan rumah tanpa tuduhan ataupun pengadilan oleh pemerintah. Aung San Suu Kyu tetap berada dalam tahanan dala beberapa waktu, walaupun saat itu Aung San Suu Kyi mendapatkan tawaran untuk dibebaskan oleh junta militer apabila dia mau meninggalkan segala karir politik dan bersedia pergi ke luar meninggalkan Myanmar.

Myanmar saat itu menjadi pusat perhatian seluruh dunia internasional, karena banyaknya pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan diantaranya adalah melakukan penangkapan terhadap tokoh-tokoh prodemokrasi yaitu Aung San Suu Kyi. Junta militer melakukan 3 kali penahanan terhadap Aung San Suu Kyi yaitu pada 20 Juli 1989, 22 September 2000, dan pada 30 Mei 2003.

C.   Kebijakan Embargo Amerika Serikat sebagai Desakan untuk Demokratisasi Myanmar

Penerapan Coercive Diplomacy AS terhadap Junta Militer Myanmar telah dimulai pertamakali pada akhir April 1997,[5] dengan menerapkan sanksi embargo ekonomi berupa penghentian segala macam investasi AS yang akan masuk ke Myanmar. Sanksi tersebut dijatuhkan oleh AS kepada Myanmar karena bentrokan yang terjadi pada tahun 1988, yang merupakan awal mulainya kekacauan dalam mengelola ekonomi dan terjadinya penindasan politik yang dilakukan oleh pemerintah, alah satunya dengan menjadikan Aung San Suu Kyi sebagai  tahan politik,  sehingga menyebabkan pemberontakan atau demonstrasi besar-besaran yang dilakukan mahasiswa.

Akibat peristiwa tersebut, AS menjadi ikut campur dengan konflik yang terjadi di Myanmar karena hal tersebut benar-benar telah melanggar HAM dan demokrasi. Meski sanksi tersebut hanya dilakukan sepihak oleh AS tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada Myanmar, namun diharapkan pemerintah dapat menghentikan aksinya dalam pelanggaran HAM dan demokrasi tersebut lalu dapat segera membebaskan pemimpin dan para tokoh pro-demokrasi NLD yang ditahan.

Sanksi AS tersebut lalu dibuat ke dalam Undang-undang khusus tentang Myanmar dan hal itu dianggap sebagai tekanan paling keras datang dari AS, dengan dicanangkannya suatu undang-undang Kebebasan dan Demokrasi Myanmar.[6] Undang-undang khusus itu mulai berlaku efektif pada bulan September 2003, jika Junta tidak membebaskan Suu Kyi dan belum melaksanakan proses demokratisasi. Dalam undang-undang tersebut antara lain ditetapkan, AS menutup pasarnya terhadap segala produk Myanmar dan langkah tersebut memberikan isyarat yang jelas kepada Junta bahwa penahanan ikon demokrasi Suu Kyi maupun represi terhadap masyarakat Myanmar tidak bisa ditoleransi.

Pengaruh AS sangat dirasakan bagi rakyat Myanmar sehingga masyarakat Myanmar yang hidupnya sudah susah serta tertekan dibawah represi Junta menjadi bertambah menderita, hal tersebut terjadi ketika AS melaksanakan ancaman sanksi ekonomi yang keras. Diterapkannya sanksi ekonomi AS terhadap Myanmar, terbukti dengan sebagian pengusaha sudah mengantisipasi sanksi AS dengan menutup pabriknya dan bukan saja hanya 300 industri tekstil Myanmar dipertaruhkan tetapi juga nasib lebih dari 350.000 pekerja dan anggota keluarganya.

Tidak hanya sanksi ekonomi, pemerintah AS juga menjatuhkan sanksi larangan visa untuk lebih dari 30 anggota Junta Militer Myanmar beserta keluarga mereka. Selain itu, Deplu AS lebih jauh memperingatkan larangan visa tambahan akan diberlakukan terhadap orang-orang yang bertanggungjawab atas berlanjutnya serangan-serangan terhadap warga sipil tidak berdosa, serta berbagai pelanggaran HAM lainnya.

Dari berbagai macam tindakan politik dan ekonomi yang dilakukan oleh AS kepada Myanmar sangat memberikan dampak yang besar terhadap kehidupan sosial ekonomi Myanmar, yang membuat pemerintahan Junta tidak dapat lagi mengelak dengan besarnya tekanan-tekanan tersebut, sebab dari sikap anti pati dari AS ke pemerintahan Junta, masyarakat internasional pun akhirnya berlaku yang sama dengan sikap AS, yang akhirnya membuat pemerintahan Junta untuk mulai mengikuti permintaan masyarakat Internasional yang berhrap Myanmar dapat menjadi negara yang demokratis,. Pembahasan perubahan arah politik Myanmar pun akan di bawah pada poin selanjutnya.

D.   Perubahan Arah Politik Myanmar setelah Diembargo

Setelah mengalami situasi sosial yang krisis akibat embargo dari masyarakata internasional, khususnya amerika serikat, Myanmar pun meminta kepada masyarakat internasional untuk memberikan waktu kepada Myanmar dalam mereformasi keadaan politik internalnya dan berusaha menghidupkan situasi demokratis dalam kehidupan internalnya.

Janji tersebut terbukti dengan Pemerintah Junta Myanmar menggelar pemilu pada 2010.[7] Terpilihnya rezim baru yang demokratis, Thein Sein, pada pemilu tersebut telah menghantarkan Myanmar pada perubahan-perubahan yang berarti, seperti dibebaskannya tokoh penting LND Aung San Suu Kyi dan terpilihnya Myanmar sebagai ketua ASEAN pada 2014.

Terkait dengan hal itu, terdapat tiga hal positif yang telah dihasilkan demokrasi Myanmar di dalam negeri. Pertama, perubahan iklim politik. Jika dulu junta militer menangkap semua aktivis politik yang dinilai membahayakan kekuasaan, kini sebagian dari mereka dibebaskan. Setidaknya 20 ribu tahanan politik telah dibebaskan, termasuk Aung San Suu Kyi didalamnya, dan bahkan LND yang di masa junta militer dinilai sebagai partai terlarang, kini telah masuk ke kancah politik Myanmar. Kedua, catatan hak asasi manusia yang di masa junta militer begitu buruk, kini telah menjadi lebih baik. Sebagaimana dikatakan oleh penasihat hukum Presiden Thein Sein, U Sit Aye bahwa konstitusi dan pemerintahan baru telah menjamin promosi hak-hak asasi manusia dengan membentuk Komisi Hak Asasi Manusia.  Ketiga, para buruh yang di masa junta militer tidak memiliki kebebasan untuk menuntut kesejahteraan, saat ini justru diberikan kebebasan untuk mendirikan serikat pekerja dan kebebasan untuk melakukan unjuk rasa.[8]

Dari perubahan arah politik yang terjdi di Myanmar, Amerika pun sebagai negara yang pada awal mula sangat anti pati terhadap pemerintahan Junta militer yang tidak demokratis, kini berubah dan berusaha lebih mendekatkan diri kepada pemerintahan Myanmar yang baru yang dianggap lebih demokratis.  Di mana pemerintah Barack Obama, Rabu, 4 April 2012, menyatakan akan segera mengirimkan duta besar dan mengapus larangan perjalanan serta sanksi ekonomi bagi Myanmar menyusul pelaksanaan pemilu yang dianggap berlangsung demokratis.[9] Serta pihak Washinton akan mengizinkan pejabat senior Myanmar mengunjungi Amerika Serikat dan mengurangi pelarangan perdagangan. Amerika Serikat juga akan membuka kantor perwakilan untuk urusan pembangunan internasional di Myanmar.

---

[1]Martha Finnemore dan Kathryn Sikkink. International Norm Dynamics and Political Change. http://links.jstor.org/sici?sici=0020 8183%28199823%2952%3A4%3C887%3AINDAPC%3E2.0.CO%3B2-M. Diakses pada 05 Juni 2012

[2] Vicky Bowman, “The Political Situation in Myanmar”, in Myanmar: The State, Community, and Environment. Australia: Australia National University Press, 2007.

[3]_____, Biksu Myanmar Kembali Lawan Junta Militer, http://www.suarakarya-online.com/news.html?id=182646.

[4]Yulia Permata Sari. Aung San Suu Kyi, Pejuang Demokrasi Myanmar. http://www.mediaindonesia.com/mediaperempuan/read/2010/11/11/4365/10/Aung_San_Suu_Kyi. 

[5]Endi Haryono. ASEAN Menanggapi Sanksi Ekonomi AS Terhadap Myanmar 1997. Paradigma, Vol.1, No.2, Juni 1997 (FISIP UPN Veteran Yogyakarta). 

[6]_____, Mengapa AS Keluarkan UU Khusus tentang Myanmar. http://www.unisosdem.org/article_detail.php?aid=2339&coid=3&caid=31&gid=1. 

[7]Nurfajri Budi Nugroho. Junta Myanmar Gelar Pemilu 2010. http://international.okezone.com/read/2008/02/10/18/82338/junta-myanmar-gelar-pemilu-2010.

[8]Asrudin. Harmoni dalam Demokrasi Myanmar. http://www.sindonews.com/read/2011/12/15/58/542580/harmoni-dalam-demokrasi-myanmar#. 

[9]CHOIRUL. Amerika Hapus Sanksi untuk Myanmar. http://www.tempo.co/read/news/2012/04/05/118394916/Amerika-Hapus-Sanksi-untuk-Myanmar. 

RESUME JURNAL: THE GROWTH FEMINIST THEORIES IN INTERNATIONAL RELATIONS

J.Ann Tickner adalah Professor di Fakultas Hubungan Internasional Universitas Southern California. Dia adalah Direktur dari USC’s Center  Hubungan Internasional periode 2000-2003. Buku terbarunya berjudul “Gendering World Politics”, “Issues and Approaches in the Post-Cold War Era, diterbitkan oleh Columbia University Press (2001). Pada saat ini dia sedang terlibat dalam proyek penulisan dalam metodologi feminis dalam Hubungan Internasional

Jurnal ini merupakan interview yang dilakukan oleh Sarah Buchwalter, Jesse Finklestein, dan Louis Sherman pada tanggal 8 Oktober 2003

Feminis mulai muncul pada akhir tahun 1980-an. Dalam wawancara ini brown journal of world affairs menanyakan kepada Tickner tentang pengalamannya sebagai tokoh feminis dalam bidang Hubungan Internasional. Tickner menjawab bahwa dia telah mendapatkan benyak pengalaman yang sangat berharga selama mempelajari dan membangun pandangan baru dalam Hubungan Internasional. Pandangan tentang Feminis mulai muncul pada akhir tahun 1980-an. Tickner menghabiskan beberapa bulan di London School bidang Ekonomi. Dan di waktu yang bersamaan Jindy Pettman menulis tentang kritik Feminis dalam HI dalam Australian Journal of International Affairs. Ini sangat menggugah dan membuat dia berminat.

Sejak saat itu terjadi hal yang hebat dalam HI yang mana mengkritisi disiplin pandangan tentang Gender dan beberapa pencapaian terbaru feminis. Isu ini semkin berkembang secara global terlebih tentang perempuan. Merupakan hal yang istimewa mempelajari bidang ini, demikian jawab Tickner. Ketika dia masih belajar di fakultas ilmu politik Universitas Brandeis, topikdisertas yang sangat menarik baginya adalah agak berbeda dari topic tendensi HI. Ticner selalu terkait dengan isu tentang keadilan, Hak Asasi Manusia dan perkembangan, terkait dengan hubungan Utara dan Selatan. Dan ketika dai mulai disertasinyapun masih belum menemukan siapa yang mau untuk membimbing disertasinya. Pilihan disertasinya telah dimotivasi oleh Johan Galtung (Tokoh perdamaian Norwegia). Dan mengakiri disertasi dengan analisis tentang pemikiran politik Thomas Jefferson dan Mahatma Gandhi dalam hal self-reliant development. Membandingkan tentang perkembnagan yang terjadi di Amerika dan India. Hal ini memang terlihat jauh dari semangat feminis yang telah diusung.

Namun ketertarikan akan feminis dimulai pada pertengahan 1980-an ketika Tickner mengajar di Holly Cross College, tahun ini adalah perang dingin, dimana isu keamanan dan nuklir adalah isu yang sangat dominan pada waktu itu. Dan pada saat itu banyak mahasiswi perempuan mendatangi kantornya dan menyatakan bahwa mereka ingin berhenti mempelajari hal tersebut, ketika Tickner bertanya mengapa? Mereka menjawab bahwa hanya mereka para pria yang dapat melakukan dan masuk kualifikasi dalam bidang ini.

Kritik ini berasal dari perspektif gender yang diartikulasikan dengan menggunakan pendekatan feminis. Kini banyak pihak yang menaruh perhatian terhadap isu global mengenai feminis dan mulai banyak pula penelitian mengenai wanita. Banyak sarjana yang mengkaji bidang ini dan menjadi bagian. Di dalamnya merupakan suatu kehormatan. Ketika Ticknerr menjadi lulusan ilmu politik Universitas Brandeis, topik disertasi yang menjadi minatnya sangat berlainan dengan mainstreem HI pada umumnya. Ia lebih tertarik pada persoalan hak asasi manusia, hukum, dan sebagainya. Ia baru dapat meneruskan disertasinya pada saat Robert Keohane bersedia menjadi pembimbingnya. Disertasi ini bertolak dari pemikiran Johan Galtung (seorang peneliti Norwegia yang sedang menulis 'self-reliant development' pada saat itu). Ia juga menganalisis pemikiran politik Thomas Jefferson dan Mahatma Gandhi dan berkesimpulan bahwa sistem politik lebih berkuasa dibandingkan teori yang disampaikan keduanya.

Hal ini tidak berhubungan dengan feminisme namun berkaitan langsung karena banyak kasus serupa yang dihadapi oleh para feminis. Ketertarikan Ticknerr terhadap feminisme muncul pertengahan tahun 1980 ketika ia mengajar di Holy Cross College. Waktu itu adalah masa perang dingin dimana strategi perang dan keamanan menjadi topik yang selalu dibicarakan. Banyak murid perempuan yang datang ke kantornya dan mengatakan bahwa mereka tidak berkapasitas untuk membicarakan hal ini. Mereka berfikir bahwa laki laki lah yang mempunyai kapa untuk membicarakan tentang strategi perang. Hal ini mengibaratkan seperti perempuan sangat tidak mempunyai kekuatan, padahal mereka dapat melakukan lebih dari yang seharusnya. Hal ini kemudian menjadi kajianTickerr sebagai feminis dengan mengumpulkan berbagai kasus serupa di berbagai tempat.

Perkembangan dan Masa Depan Teori Feminisme dalam Hubungan Internasional

Melalui buku ia mengetahui betapa Hubungan Internasional merupakan disiplin gender yang sangat kuat. 'Reflection of Gender and Science' merupakan sebuah kritik terhadap Hubungan Internasional menurut perspektif Feminisme yang sangat bagus. Buku ini menjabarkan tentang bagaimana kita harus menyusun teori dan bagaimana cara kita mengevaluasinya.

Banyak buku feminis dari berbagai disiplin berbeda yang harus dia baca karena feminisme belum begitu dikenal kala itu. Bukunya yang berjudul 'Gender of International Relation' merupakan kritik peminis pertama yang dibukukan. Ia mencoba menulis kritik feminisme yang dikombinasikan dengan teori hubungan internasional. Masih banyak sumber yang harus dikaji menurutnya karena banyak hal yang masih belum kita ketahui. Project Ticknerr selanjutnya adalah menangani pelatihan penulisan tentang feminis oleh para mahasiswa yang ditujukan untuk memperlihatkan bahwa tidak banyak sumber tentang feminisme dan banyak hal yang harus mereka kaji.

Ketika ditanyakan bagaimana masa depan Teori Feminisme, Ticknerr menjelaskan harapannya agar teori ini terus dikaji dan dilestarikan. Namun hal ini sedikit sulit karena mahasiswa undergraduate dituntut untuk megejar nilai akademiknya, sedangkan post graduate dituntut untuk menyusun disertasi atau program untuk mendapatkan pekerjaan sesuai bidang akademiknya. Hal ini sangat disayangkan mengingat banyaknya demand dari para lulusan baru yang dapat memberikan kemajuan tidak hanya feminisme, namun juga perspektif lainnya. Ticknerr merasa sedikit khawatir akan hal ini.

The Brown Jurnal of World Affairs

Ticknerr sedikit tersinggung ketika ada pertanyaan yang intinya menyatakan bahwa feminisme telah mencapai legitimasinya. Ia mengatakan bahwa memang feminisme telah memberikan pengaruh kepada banyak orang, namun itu hanya sebatas paradigma. Banyak penulis yang menyediakan tempat bagi pendekatan feminis dianggap merupakan suatu kemajuan bagi para feminis. Tentang kesulitan menuliskan feminisme dalam ukuran akademik, Tickerr menjawab dengan menyamakan dengan teori HI yang sebenarnya juga bersifat esoteris, yaitu keluar dari bahasa asli penulisannya jika dihadapkan pada kasus tertentu. Berbagai disiplin yang ada tetap hanya memberikan sedikit informasi kepada kita. Sama halnya dengan feminisme. Feminisme adalah alat bagi siapa saja yang ingin menulis tentang perspektif gender. Apabila ditemukan sesuatu yang kurang jelas, itu dikarenakan tidak digunakannya analisis gender dalam Feminisme.

Gender ada kategori sosiologi, dimana ia tidak terikat dengan metodologi dan, mainstreem dalam HI, dan pilihan rasional. Feminisme kemudian juga merupakan kategori sosiologi karena kasus yang akan muncul sangat beragam dan tidak dapat ditulis dengan satu macam kalimat akademik. Ketika teori feminis disusun, sebagian besar diantaranya sudah menunjukkan perkembangannya lewat berbagai kasus dan praktek politik. Inilah yang menjadi keistimewaan teori feminis dimana teori tersusun berdasarkan praktek.

Ketika ia ditanya bagaimana sikap kelompok dalam hubungan internasional menanggapi Feminisme, Ticknerr menjawab bahwa tidak semua orang-orang tersebut mengetahui esensi feminisme secara jelas, namun jika ditanya mereka pasti mengakui feminisme.

Pendekatan IR yang tidak dapat menggunakan pendekatan scientific merupakan salah satu rintangan besar untuk menyamakan persepsi. Karena itu diperlukan untuk mempelajari metodologi karena permasalahan metodologi lebih sulit dipecahkan daripada kasus tertentu. Teori HI menuntut kita untuk mengambil pelajaran dari setiap apa yang kita lakukan, namun banyak kasus problematik yang sering terjadi dalam hal ini. Masalah lain adalah banyak orang yang mengira feminisme hanya berbicara mengenai wanita saja. Padahal persperktif ini berbicara tentang laki-laki dan kekuatannya juga. Sudah banyak nya studi tentang hal ini menyebabkan mereka berpikir demikian. Teori ini juga menjelaskan teori politik secara general.

Meskipun demikian, masih banyak mahasiswa awam yang mengalami kesulitan untuk memahami teori ini. Sisi lain mengenai feminisme adalah, teori ini sering membuat sebagian orang merasa terancam dan tantangan bagi teori ini kemudian adalah bagaimana meng edukasi orang-orang tersebut tentang esensi sebenarnya dari teori ini dengan mengkaji literatur yang mulai banyak tersedia dalam teori HI. Marginalisasi dan perempuan dalam teori feminisme mempunyai keterkaitan karena feminisme merupakan perspektif dari margin, dimana banyak wanita di dunia ini yang termarginalisasi.

Walaupun tidak semua, namun sebagian besar diantaranya tidak mempunyai kekuatan untuk melakukan sesuatu diluar hal biasa. Ada teori lain yang bertolak dari point yang sama yaitu teori kelas Karl Marx. Teori ini digunakan untuk menggambarkan keadaan sekitar tahun 1990 an dimana ada perbedaan posisi antara laki-laki dan wanita yang dalam power nya melakukan suatu hal. Ketakutan para tokoh feminis adalah kasus wanita yang menjadi korban suatu agen atau oknum. Mereka tidak berani menyuarakan isi hati dan tidak punya kekuatan untuk menyampaikan isi hati mereka. Hal ini yang menjadi salah satu kritik dari 'Third World Feminist of Western Feminist'.

Aspek positif dari hal ini adalah munculnya feminis Afrika-Amerika dan pasca-kolonial teori. Ini juga menjadi masalah besar di seluruh Timur Tengah dan luar negeri AS, kebijakan-pandangan bahwa perempuan "di sana" adalah korban tak berdaya. Itu adalah masalah yang sulit bagi kaum feminis dan perempuan di Timur Tengah secara umum yang perlu dukungan kita tetapi yang juga meminta kita untuk menghormati hak mereka untuk membebaskan diri dengan cara yang masuk akal bagi mereka.

Bagaimana sosialisasi mempengaruhi bagaimana teori-teori feminis diterima di IR
masyarakat?
Cara kita memandang dunia adalah masalah sosialisasi yang dimulai ketika kita sangat muda. Kami disosialisasikan untuk melihat maskulinitas sebagai norma dan feminin yang menyimpang dari norma ini. Oleh karena feminisme dipandang mencurigakan karena tuntutan radikal perubahan dalam cara kita melihat dan memahami dunia. Cara untuk mengubah ini, jenis-jenis pengetahuan yang kita temukan yang berguna untuk memahami dunia kita adalah memiliki orang untuk disosialisasikan agar melihat dunia secara berbeda. Tapi, karena agenda feminis terlibat menyingkirkan hierarki gender yang ada di semua masyarakat, mereka memiliki politik radikalimplikasi juga.

Bagaimana sosialisasi gender yang berlaku untuk bidang politik?
Tickner: sosialisasi gender adalah besar. Gender adalah sebuah kata kode untuk gagasan maskulinitas sebagai jenis-cara negara yang ideal dan warga negara mereka harus berperilaku, terutama terkait dengan kebijakan luar negeri. Terlalu sering musuh kita digambarkan lemah dan feminin.  Dan mereka sering melihat perempuan  di luar kendali. Sungguh menakjubkan betapa sering stereotip gender yang digunakan oleh kekuatan reaksioner atas nama menjaga budaya, yang benar-benar menegakkan kontrol yang lebih besar dari kehidupan perempuan. Sering kali, ketika perempuan menjadi pembawa tradisi budaya, berarti represi.

Bagaimana Anda membandingkan negara-negara Islam dan sekuler berdasarkan struktur merekadan pandangan tentang perempuan?

Secara umum saya pikir sekularisme yang lebih baik bagi perempuan meskipun satu harus menghormati pandangan dari para wanita yang memperjuangkan hak-hak mereka menggunakan rasa agama identitas. Ada beberapa laporan yang sangat menyedihkan dari Irak baru-baru ini tentang bagaimana wanita merasa jauh lebih aman pasca-Saddam Hussein dari sebelumnya. Cerita dalam New York Times yang mengatakan bahwa hal-hal yang sebenarnya sangat buruk bagi perempuan adalah  seperti fundamentalisme agama terus meningkat, perempuan didorong kembali ke dalam ruang privat dan menderita kekerasan seksual meningkat.

Apakah Anda melihat pendudukan AS ke Irak sebagai pendekatan maskulin untuk
mengelola konflik?

Saya ingin menunjukkan bahwa ketika Anda mengatakan "pendekatan maskulin," ini tidak satu-satunya pendekatan maskulin. Itu yang saya dan orang lain menyebutnya  "maskulinitas hegemonik." Ini semacam maskulinitas yang tidak perlu kita jelaskan. Kita tahu bahwa itu adalah sesuatu yang kita harus coba. Tapi kebanyakan orang tidak bertindak seperti ini, termasuk banyak pria yang sering merasa sangat tidak nyaman dengan mencoba untuk "bertindak seperti laki-laki". Namun demikian, melegitimasi cara-cara tertentu dalam bersikap dan delegitimasi lain termasuk bentuk-bentuk maskulinitas. Sangat menarik untuk memetakan karakteristik maskulin hegemonik ke perilaku internasional negara. Bagi saya, ini adalah masalah besar.

Tidak cara-cara bertindak yang mencari kekuasaan, menjadi otonom yang selalu buruk, tetapi tidak cenderung delegitimasi dan cara sah lainnya dalam bersikap menggunakan yang lebih kooperatif, kurang kekuasaan berpusat pada strategi. Dan sering cara-cara alternatif bagi negara untuk berperilaku yang dinilai rendah dikaitkan dengan perempuan dan feminitas. Saya berpikir bahwa cara yang akan melampaui masalah ini adalah dengan mempertanyakan ini jenis kelamin stereotip. Kita harus bisa mengakui bahwa, otonomi adalah penting, mungkin ada saat ketika lebih saling bergantung, kurang otonom, lebih strategi multilateral mungkin lebih tepat. Jika Anda memperhatikan akademik dan rekening media kebijakan luar negeri, sungguh menakjubkan betapa banyak yang dijelaskan dan dievaluasi dalam istilah-istilah gender.

Apa yang saya katakan bahwa kita semua disosialisasikan ke dalam norma-norma tentang maskulin sebagai cara yang benar untuk beroperasi-khususnya dalam hal kebijakan luar negeri. Ini memiliki negatif efek mematikan pilihan lain. Dan framing perang melawan terorisme sebagai baik lawan jahat mencerminkan jenis pemikiran dikotomis bahwa kaum feminis sangat bermasalah.

Salah satu argumen Anda dalam artikel Anda "Perspektif feminis pada 9/11" adalah bahwa 9/11 terjadi sebagian karena al-Qaeda berpikir Amerika Serikat menjadi 'Feminin' dan dengan demikian menjadi  rentan.

Bagaimana Anda bisa memasukkan perspektif feminis saat ini pada wacana tentang perang melawan teror?

Ada yang menarik literatur tentang gendering kolonialisme: misalnya, wacana Inggris imperialisme abad kesembilan belas ini sangat gender dengan mereka yang terjajah, sering digambarkan dalam hal gender feminin. Komplikasi yang menarik hari ini adalah bahwa, seperti yang saya katakan, "mereka" juga feminisasi  "Kita".  Tapi kita harus ingat bahwa wacana fundamentalis agama dari semua agama, Kristen dan juga Muslim, di dalam maupun di luar Amerika Serikat, berbicara tentang bahaya Amerika Serikat kian feminin jika per Wanita dalam kekuasaan, meskipun tidak dalam jumlah besar. Mereka bermain segala macam peran.

Perempuan memiliki peran kuat seperti laki-laki. Dan jika kami tidak punya masyarakat seperti gender hirarkis pasti akan lebih mudah untuk mendapatkan sesuatu dalam agenda feminis yang percaya masuk. Tapi itu lompatan besar untuk berpikir bahwa orang yang mengidentifikasi diri mereka sebagai feminis akan berkuasa di mana saja. Dalam Amerika Serikat, Hillary Clinton telah difitnah untuk menjadi feminis tapi dia hati-hati tentang identifikasi ini. Hal ini sangat penting untuk berpikir mengapa istilah "feminis ' memiliki konotasi negatif begitu banyak. Ini adalah masalah yang sangat politik yang memiliki banyak hubungannya dengan daya melestarikan bagi mereka yang sudah memilikinya.

Oleh: Ayu Rizkie Wulandari S (20070510102),  Yuliana Sandra Frastiwi (20090510038), Herni Putrianti (20100510033),  Sanri Nopriani (20100510056),  Rachmalia Dewi Sukmawati (20100510063). Reviewer adalah Mahasiswi-mahasiswi jurusan Ilmu Hubungan Internasional di Universitas MUhammadiyah Yogyakarta.