CERDIKNYA “BAKRIE”

Sumber Gambar: bappeda.jatimprov.go.id

(Management Isu Kasus Lumpur Lapindo)

Peristiwa menyemburnya lumpur panas di lokasi pengeboran Lapindo Brantas Inc di dusun Balongnongo Desa Renokenongo, Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, sejak tanggal 29 Mei 2006 kini telah memasuki tahun ke  6. Akibat semburan ini, 16 desa di tiga kecamatan tenggelam dan 30 pabrik yang tergenang terpaksa berhenti beroperasi yang mengakibatkan pengangguran sejumlah lebih dari 1800 orang.

Di lihat dari penjelasan singkat di atas dapat secara sederhana dipahami bahwa peristiwa Lumpur Lapindo ini telah memakan waktu yang sangat lama dengan kerugian yang  sangat besar dan tidak hanya berdampak pada kehidupan perekonomian warga yang terenggut dari mata pencaharian mereka tetapi hilangnya rumah dan kampung halaman mereka yang dulunya menjadi tempat mereka bersosialisasi menjadi pukulan yang sangat menyakitkan dan hingga kini, proses penggantian kerugian terhadap para korban pun belum diselesaikan.

Yang menjadi hal menarik dari kasus ini sendiri pun adalah bagimana perubahan yang terjadi dari perkiraan penyebab ternyadinya semburun lumpur tersebut. Para ahli pada awalnya mengatakan bahwa  hal tersebut diakibatkan oleh kesalahan prosedur pengeboran di perut bumi  yang mengharuskan perusahaan milik salah satu orang terkaya Indonesia, Abu Rizal Bakrie untuk melakukan pengganti rugian terhadap setiap dampak yang timbulkan oleh semburan lumpur tersebut, baik kepada perawatan lingkungan serta kepada  masyarakat yang menjadi korban.

Hal tersebut pun di dukung dengan hasil pertemuan kegiatan tahunan yang diselenggarakan oleh American Association of Petroleum Geologists (AAPG) pada tahun 2008 International Conference & Exhibition dilaksanakan di Cape Town International Conference Center, Afrika Selatan, yang dihadiri oleh ahli geologi seluruh dunia, menghasilan pendapat ahli: 3 (tiga) ahli dari Indonesia mendukung GEMPA YOGYA sebagai penyebab, 42 (empat puluh dua) suara ahli menyatakan PEMBORAN sebagai penyebab, 13 (tiga belas) suara ahli menyatakan KOMBINASI Gempa dan Pemboran sebagai penyebab, dan 16 (enam belas suara) ahli menyatakan belum bisa mengambil opini. Laporan audit Badan Pemeriksa Keuangan tertanggal 29 Mei 2007 juga menemukan kesalahan-kesalahan teknis dalam proses pemboran.

Tetapi sekarang yang terjadi adalah pemerintrah lebih mendukung anggapan 3 ahli dari Indonesia yang menyatakan penyebab semburan lumpur adalah gempa Yogyakarta yang terjadi di tahun  2006 juga. Sehingga kewajiban penggantirugian beralih dari perusahaan keluarga Bakrie ke tangan  Pemerintah Daerah Sidoarjo dan pemerintah Propinsi Jawa Timur. Tentu banyak spekulasi yang muncul bahwa perpindahan kewajiban tersebut akibat tingginya pengaruh Abu Rizal Bakrie di pemerintahan pusat dan kedekatan orang nomor satu Indonesia dengan keluarga Bakrie. Di lihat dari isi management issue, hal tersebut menjadi sangat menarik.

Selain itu pula dalam mengatasi isu ini yang diprediksi jika tanggung jawab kerugian ditangani oleh keluarga Bakrie akan mengakibatkan kerugian besar bagi Bakrie, dalam pemberitaan di  media pun ditemukan banyak hal unik saat meginformasikan peristiwa ini, salah satunya adalah dengan gaungnya penggunaan bahasa yang bersifat ambigu, yaitu Lumpur Sidoarjo dan bukannya Lumpur Lapindo.

Bagi masyarakat awam tentu penggunaan bahasa ini dianggap biasa dan tidak  berdampak apa-apa,  tetapi akibat penggunaan yang berulang dan masifnya memunculkan prespektif di tengah masyarakat pun bahwa kejadian ini merupakan kejadian alam, sebab dengan menggunakan prase Lumpur Sidoarjo teridentik bahwa hal tersebut adalah kejadian lumpur alamia di Kota Sidoarjo. Orang-orang akan lebih mengingat kota lokasi semburannya, dari pada jika dengan menggunakan prase Lumpur Lapindo, tentu orang-orang akan lebih condong melihat pada peran perusahaan Lapindo yang mengakibatkan semburan tersebut.  Maka dari penggunaan prase ini pun terjadi proses pengalihan dan penganganan isu yang bisa dikatakan “cerdik” dengan hanya menggunakan permainan kata yang sederhana.

Adapun juga pemberitaan tentang lokasi semburan yang menjadi tempat wisata semburan lumpur satu-satunya di dunia, mengakibatkan adanya pergeseran pemaknaan yang terjadi di masyarakat terhadap isu ini. Maraknya berita yang menginformasikan bahwa lokasi semburan  tersebut menjadi sumber pendapatan  tambahan bagi penduduk sekitar dengan pemanfaatan lokasi wisata baru di Sidoarjo. Hal  ini sangat lah miris sebab masyarakat seakan melupakan bahwa pendapatan yang mereka peroleh tersebut adalah konsekuensi hilangnya rumah dan kampung mereka. Sekali lagi media mengambil peran penting dalam persoalan penanaman perpektif pada masyarakat. Dan sudah menjadi rahasia umum bahwa salah satu stasiun TV yang gencar melakukan upaya tersebut adalah milik keluarga Bakrie.

NB: Tulisan ini adalah tugas management isu MT Public Relation oleh ST Khadijah Tinni 20100510112, UMY.

Vietnam

Socialist Republic of Vietnam adalah nama resmi dari Negara Vietnam, yang pada tanggal 2 September 1945, Ho Chi Minh sebagai pahlawan besar Vietnam dalam beberapa peristiwa penting mencanangkan Proklamasi Kemerdekaan Vietnam di Hanoi  yang kini menjadi ibukota Vietnam. Luas wilaya Vietnam sebesar 329.600 km². Dengan populasi di tahun 2005 adalah 81.620.000 orang yang terdiri dari etnis Vietnam 84%, Cina 2%, juga terdapat Khmer dan turunan Campa. Berbahasa resmi Vietnam. Dengan keberagaman Agama di yang cukup tinggi, pemeluk agama Buddha 50%, Katolik 25%, Kaodais 10%, Buddha Hoa Hao 5%, lainnya (Islam dan Protestan) 10%.

Secara geografis Vietnam berada di sebelah timur daratan Asia Tenggara tepatnya berada di ujung timur Semenanjung Indochina. Secara astronomis terletak pada posisi 8º LU - 21º LU dan bujur 102º BT - 109º BT. Berbataskan di utara dengan: RRC, timur: Teluk Tonkind dan Laut China Selatan, selatan: Laut China Selatan, barat: Laos dan Kamboja. Vietnam pun berada di daerah yang beriklim tropis. Musim hujan terjadi pada bulan Oktober sampai September dengan suhu rata-rata pertahun mencapai 28º C.

·        Sistem Politik dan Pemerintahan Vietnam

Vietnam sebagai salah satu Negara besar di kawan Asia Tenggara dengan ideologi komunis sosialis memiliki jenis kekuasaan berbentuk Republik Sosialis dan berbentuk Negara Kesatuan dengan administrasi pemerintahan dibagi ke dalam 64 propinsi. Ada pun sistem pemerintahannya berbentuk Parlementer yang hakekatnya, di mana eksekutif Vietnam adalah organ eksekutif yang dimiliki National Assembly (NA). Organ eksekutif ini terdiri atas Perdana Menteri (PM), deputi PM, para menteri, serta sejumlah anggota lainnya. Kecuali PM, seluruh organ eksekutif tidak melulu harus menjadi anggota NA. PM bertanggung jawab kepada NA, dan melapor kepada kepada Standing Committee (SC) dan presiden. Peran PM di Vietnam mirip dengan peran-peran PM di negara yang menganut sistem parlementer umumnya. Adapun daftar PM Vietnam dari awal hingga sekarang adalah;

	Nama	Mulai Menjabat	Akhir Jabatan	Partai
1	Pham Van Dong	2 Juli 1976	18 Juni 1987	Partai Komunis
2	Pham Hung	18 Juni 1987	10 Maret 1988	Partai Komunis
	Vo Van Kiet (sementara)	10 Maret 1988	22 Juni 1988	Partai Komunis
3	Do Muoi	22 Juni 1988	8 Agustus 1991	Partai Komunis
4	Vo Van Kiet	8 Agustus 1991	25 September 1997	Partai Komunis
5	Phan Văn Khải	25 September 1997	27 Juni 2006	Partai Komunis
6	Nguyễn Tấn Dũng	27 Juni 2006	Sekarang	Partai Komunis

Di sisi lain, Presiden Vietnam adalah kepala negara serta mewakili rakyat Vietnam baik secara internal maupun eksternal. Presiden bertugas menjaga konstitusi, panglima tertinggi angkatan perang, dan ketua dewan pertahanan dan keamanan negara.

Jabatan presiden diciptakan ketika Republik Sosialis Vietnam dibentuk pada 1976. Sejak saat itu Vietnam telah memiliki enam orang presiden (tidak termasuk Nguyen Huu Tho, yang hanya menjadi Penjabat Presiden). Sejak 4 Juli 1981, istilah jabatan ini diubah dari Presiden menjadi Ketua Dewan Negara, namun kemudian dikembalikan menjadi Presiden lagi sejak 22 September 1992. Dengan susunan daftar:

No.	Nama	Mulai menjabat	Akhir jabatan	Partai
1	Ton Duc Thang	2 Juli 1976	30 Maret1980	Partai Komunis
	Nguyen Huu Tho (Penjabat Presiden)	30 Maret 1980	4 Juli 1981	Partai Komunis
2	Truong Chinh	4 Juli 1981	18 Juni1987	Partai Komunis
3	Vo Chi Cong	18 Juni 1987	22 September   1992	Partai Komunis
4	Le Duc Anh	23 September1992	24 September   1997	Partai Komunis
5	Tran Duc Luong	24 September1997	27 Juni2006	Partai Komunis
6	Nguyen Minh Triet	27 Juni 2006	25 Juli2011	Partai Komunis
7	Truong Tan Sang	25 Juli 2011	(Sekarang)	Partai Komunis

Ada pun Parlemen di Vietnam berbentuk Unikameral (National Assembly). NA adalah representasi tertinggi rakyat Vietnam. Fungsi utamanya ada 3 yaitu: memproduksi legislasi, memformulasikan kebijakan luar negeri dan domestik yang vital, serta melaksanakan pengawasan tertinggi atas seluruh kegiatan negara. NA adalah joint-session. Sehari-hari, NA dijalankan oleh Standing Committee (SC). Akibatnya, kinerja NA hampir identik dengan apa yang dilakukan oleh SC ini. Presiden dapat mengusulkan pemberhentian, pengajuan, bagi wakil presiden, PM, dan ketua mahkamah agung. Presiden juga dapat memproklamasikan keadaan perang, amnesti, mobilisasi umum, dan keadaan darurat di suatu wilayah negara. Presiden dipilih oleh NA dari antara anggotanya sendiri untuk masa tugas 5 tahun.

Vietnam menganut sistem partai tunggal dengan Republik Sosialis Vietnam sebagai partai tunggal negara. Pada April 1992, lahir sebuah konstitusi baru menggantikan versi 1975. Peran utama terdahulu Partai Komunis disertakan kembali dalam semua organ-organ pemerintah, politik dan masyarakat. Hanya organisasi poltik yang bekerjasama atau didukung oleh Partai Komunis yang diperbolehkan ikut dalam pemilihan umum. Ini meliputi Barisan Tanah Air Vietnam (Vietnamese Fatherland Front), Partai Serikat Pedagang Dan Pekerja. Meskipun negara tetap secara resmi berjanji kepada sosialisme sebagai doktrinnya, makna ideologi tersebut telah berkurang secara besar sejak tahun 1990-an.

Mahkamah Agung Rakyat (Supreme People’s Court of Vietnam) memiliki kewenangan hukum tertinggi di Vietnam, juga bertanggung jawab kepada Majelis Nasional. Di bawah Mahkamah Agung Rakyat adalah Pengadilan Kotamadya Propinsi dan Pengadilan Daerah Vietnam. Pengadilan Militer Vietnam juga cabang adjudikatif yang kuat dengan kewenangan khusus dalam hal keamanan nasional. Semua organ-organ pemerintah Vietnam secara besar dikontrol oleh Partai Komunis. Mayoritas orang-orang yang ditunjuk pemerintah adalah anggota-anggota partai.

Sekretaris Jenderal Partai Komunis mungkin adalah salah satu pemimpin politik terpenting di Vietnam, mengontrol organisasi nasional partai dan perjanjian-perjanjian negara, juga mengatur undang-undang. Tentara Rakyat Vietnam (TRV) adalah tentara nasional Vietnam, yang diorganisasikan mencontoh pada organisasi Tentara Pembebasan Rakyat. TRV lebih jauh lagi dibagi menjadi Angkatan Darat Rakyat Vietnam (termasuk Pasukan Pendukung Strategis dan Pasukan Pertahanan Perbatasan), Angkatan Laut Rakyat Vietnam, Angkatan Udara Rakyat Vietnam serta Penjaga Pantai. Dalam sejarahnya, TRV secara aktif dilibatkan dalam pembangunan Vietnam untuk mengembangkan ekonomi Vietnam. Ini dilakukan dalam upaya untuk mengkoordinasikan pertahanan nasional dan ekonomi. TRV diterjunkan di bidang seperti industri, pertanian, perhutanan, perikanan dan telekomunikasi. Saat ini, kekuatan TRV mendekati 500.000 tentara. Pemerintah juga mengontrol pasukan cadangan sipil dan kepolisian. Peran militer dalam sektor kehidupan rakyat pelan-pelan dikurangi sejak tahun 1980an.

·        Pristawa-pristiwa penting di Vietnam

1.      Penaklukan Vietnam oleh Prancis

Selama Perang Dunia II Jepang berada di Vietnam, saat itu Jepang mulai menyulutkan sentimen terhadap rezim kolonial Vichy Prancis. Pada awal abad ke 20, banyak organisasi-organisasi bermunculan yang didirikan oleh cendekiawan-cendekiawan vietnam setelah belajar di Prancis. Gerakan para cendekiawan vietnam ini adalah gerakan antikolonial nasionalis dan nasionalis komunis. Namun, di bawah pimpinan Ho Chi Min, ia membuat sebuah koalisi kelompok-kelompok anti kolonial yang bernama Viet Minh.  Penaklukan Vietnam oleh Perancis dimulai tahun 1858 dan selesai pada tahun 1884. Vietnam menjadi bagian dari Indochina Perancis tahun 1887.[1]  Akhirnnya pimpinan Ho Chi Minh dapa menguasai Hanoi dan Vietnam bagian utara, kemudian Ho Chi Minh mengumumkan kemerdekaan Republik Demokratik Vietnam pada 2 Septemaber 1945.

2.      Pembagian Vietnam Utara dan Selatan

Terjadi perang griliya selama 8 tahun antara Viet Minh yang dipimpin komunis melawan Prancis bersama sekutu nasionalis anti komunis. Pada Mei 1954, Prancis menderita kekalahan di Dien Bien Pho. Dan akhirnya Prancis, Inggris, China, Uni soviet, dan Amerika, serta Pemerintah Viet Minh dan Bao Dai bertemu di Ganeva, Swiss untuk mengadakan perundingan damai. Pada 29 Juli 1954, Prancis dan Republik  Vietnam mendatangani Persetujuan Penghentian Permusuhan. Dari perjanjian tersebut, wilayah Vietnam dibagi menjadi dua yakni utara (komunis) dan selatan (nonkomunis). Persetujuan Geneva juga memerintahkan dilaksanakannya pemilihan umum sebelum Juli 1956 untuk menyatukan utara dan selatan dalam sebuah pemerintahan. 
Namun, pemerintah Vietnam Selatan menolak diadakannya pemilihan umum. Pada 26 Oktober 1955, Vietnam Selatan mendeklarasikan diri sebagai Republik Vietnam.[2]

3.      Perang Vietnam

Perang Vietnam terjadi karena Amerika serikat tidak puas dengan adanya pembentukan Vietnam Utara dan Vietnam Selatan. Ditambah dengan adanya kemiripan antara Vietnam Utara dengan Uni Soviet. Akhirnya, hal itu membuat Amerika menerjunkan tentara dan menyuplai beberapa persenjataan ke Vietnam. Mengetahui hal itu Uni Soviet makin gencar dan langsung menyuplai senjata untuk tentara-tentara militer komunis.

Militer komunis menyerang kapal Amerika Di teluk Tonkin, sehingga memicu serangan militer Amerika terhadap instansi militer Vietnam Utara dan penempatan lebih dari 50.000 tentara di Vietnam Selatan.[3] Perang yang berlangsung kurang lebih selama 5 tahun ini kemudian pada akhirnya menemuai perjanjian damai di Paris pada 27 Januari 1973 yang sering disebut Perjanjian Damai Paris (Paris Peace Accords). Perjanjian itu membuat Amerika menarik seluruh tentaranya dari Vietnam dan Vietnam Utara mengembalikan hampir 600 tawanan perang Amerika. Namun antara tahun 1973-1975, pertempuran kecil antara Vietnam Utara dan Vietnam Selatan  masih tetap berlangsung. Sampai akhirnya pada bulan April 1975, Saigon jatuh dan Vietnam Selatan Menyerah. Sehingga pada 2 July 1976, Vietnam Utara dan Selatan bersatu dan manjadi Republik Sosialis Vietnam.

4.      Pembantaian My Lai

Kasus pembantaian My Lai adalah kasus pembantaian warga sipil di My Lai, pada saat perang Vietnam pada tahun 1968 oleh tetara Amerika. Pembantaian ini dilakukan oleh tentara Amerika yang dipimpin oleh Letnan I William Calley, yang menewaskan kurang lebih 504 warga sipil Vietnam yang tidak bersenjata. [4] Pembantaian yang terjadi di My Lai ini akibat keganasan tetara Amerika Serikat yang sedang bertugas di Vietnam yang tidak seharusnya memerangi non combatan yang mayoritas adalah perempuan dan anak-anak.

5.      Doi Moi (Renovasi)

Pada tahun 1986, Partai Komunis Vietnam menerapkan reformasi pasar bebas yang dikenal dengan Doi Moi. Kebijakan Doi Moi,  pihak berwewenan Vietnam telah berkomitmen untuk meningkatkan libelarisasi ekonomi dan melaksanakan reformasi struktural yang dibutuhkan untuk memodernisasi ekonomi dan menciptakan industri kompetitif dan berorientasi ekspor.[5] Pemerintah Vietnam gencar untuk mengudang para investor berinvestasi di negaranya terasebut. Pemerintah juga melakukan deregulasi kepemilikan swasta atas pertanian dan perusahaan-persusahaan.

NB: Tulisan  ini merupakan Tugas Paper Mata Kuliah Pol Pem Asia Tenggara oleh Herni  Putrianti 20100510033, Khairiyah 20100510101, ST Khadijah Tinni 20100510112, Tety Rachmawati 20100510183, UMY.

---

[1] ditpolkom.bappenas.go.id/basedir/.../1)%20ASEAN/.../Vietnam.pdf

[2] Ibid., hal 2.

[3] http://id.wikipedia.org/wiki/SejarahVietnam.

[4] http://id.wikipedia.org/wiki/Pembantaian_My_Lai.

[5] ditpolkom.bappenas.go.id, loc. cit.