Kalian Istimewa, Kalian Keluarga Baru Kami

Normal 0 false false false EN-US X-NONE X-NONE TIM KKN UMY 2013 Bersama Keluarga Besar Panti Islam Yayasan Ibadah Bunda (PAIYIB) PROLOG “Akh? KKN??? Kok bisa??? Ya gak adil donk. Anak HI kan jatahnya magang. Kok ada KKN? Apa relevansinya dengan ilmu kita??? Mau diajarin politik tuh tempat kita KKN???” Ini lah kesemrawutan yang terjadi di kalangan mahasiswa HI UMY angkatan 2010 yang telah memasuki semester 6, semester terakhir mereka mengambil teori.  Ancang-ancang pun untuk segera memilih institusi untuk praktek kerja atau magang telah dilakukan, tetapi setelah adanya informasi perubahan regulasi ke KKN, mahasiswa HI jadi ribut, suara-suara ketidaksetujuan semakin keras terdengar. Banyak kawan yang merasa perubahan kebijakan ini tidak tepat atas implementasi ilmu yg diperoleh di kelas. Selain itu, HI adalah jurusan yang selama beberapa tahun belakang tidak memiliki kebijakan KKN. Aspirasi pun terus disampaikan ke pihak jurusan, dan akhirnya setitik cahaya mulai menampakkan diri. Jajak pendapat di buka. Tetapi harapan tinggal harapan. Regulasi KKN tetap saja disetujui dengan tawaran keringanan bahwa mahasiswa HI UMY 2010 dapat membuat tema dan mencari lokasi yang sesuai dengan tema tersebut. Pencarian anggota tim dimulai, hingga terkumpul lah Jey, Tari, Syasya, Wulan, Tety, Irwan, Bambang, Fahri, Helmi, dan Afif. Sebuah kolaborasi...

Merangkai Emas Di Dusun Karang Rejek

Normal 0 false false false EN-US X-NONE X-NONE  Jika biasanya orang-orang mengidentikkan Yogyakarta (Jogja) sebagai kota gudeg atau kota bakpia, serta penghasil perak yang mengangkat Kecamatan Kota Gede sebagai ikonnya, maka kini Jogja dapat dikatakan menjadi salah satu penghasil “emas” di Jawa, bahkan di Indonesia menyaingi Pertambangan Freeport di Papua. Tepatnya di Dusun Karang Rejek, Kecamatan Imogiri, Bantul DI Yogyakarta. Masyarakat khususnya ibu-ibu didampingi 5 mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) memanfaatkan kepompong ulat sutra emas liar menjadi pernak-pernik bernilai ekonomis. Awal pemanfaatan kepompong ulat sutra emas liar yang masyarakat sekitar sebut dengan nama kokon adalah karena banyaknya pertumbuhan ulat tersebut. Dibarengi dengan dorongan pengabdian dan kreatifitas yang muncul dari kelompok mahasiswa yang terdiri dari Rahmi Dewi Aryani (Dewi), Endang Jum’ati (endang), Sony Novrizal (Sony), Said Hamzali (Said), dan Ricky maulana (Ricky). Melihat potensi besar yang dimiliki wilayah Karang Rejek yang dulunya dikenal sebagai desa pengemis, Dewi bersama kawan-kawan mendekati warga dan menawarkan tenaga mereka untuk mendampingi dalam mengolah kokon ulat sutra emas liar tersebut. Beberapa upaya dilakukan demi mengembangkan potensi itu, salah satunya dengan mengajukan ide pengolahan kokon ulat sutra...

Kebijakan Jepang Terhadap Persoalan Lingkungan Hidup

  Sumber Gambar: http://phys.org/news/2011-12-tokyo-fukushima-greenpeace.html A.     Konsistensi Jepang dalam Menjalankan Kebijakan Lingkunan Hidup Pemerintah Jepang tidak mau terburu-buru mengikuti trend lingkungan yang berlaku dan tidak begitu saja menyetujui kesepakatan internasional sebelum mengetahui kesiapan industri dan masyarakat Jepang. Namun bukan berarti pemerintah Jepang menentang kesepakatan internasional, tetapi lebih pada upaya mengkaji sisi positif dan negatif yang ada agar dapat diambil keuntungan dari isu internasional tersebut. Misalnya saja isu pemanasan global, pemerintah Jepang tidak langsung menerima kesepakatan pengurangan emisi CO2 karena ingin mengetahui faktor apa yang paling besar mempengaruhi pembuangan CO2. Dari fakor tersebut, pemerintah Jepang membuat alternative pengurangan CO2. Di Jepang, industri (44,6%), rumah tangga (36,7%) dan transportasi (18,1%) adalah penghasil CO2 terbesar. Industri ditekan agar lebih efisien guna mengurangi penggunaan bahan bakar fosil, promosi penggunaan barang daur ulang di rumah tangga gencar dilakukan, dan pemerintah mendukung penuh proyek pembuatan mobil hybrid untuk mengurangi pengeluaran CO2.[1] Masyarakat Jepang terkenal dengan komitmen dan konsistensinya karena itu apabila palu telah diketuk, maka tidak ada proses tawar-menawar hukum. Apabila pemerintah Jepang telah menyepakati suatu perjanjian dan dituangkan dalam bentuk peraturan, maka seluruh pihak dengan sendirinya...